April 21, 2026

PT.MSM/TTN dan WPR Tatelu Tanda Tangan Kesepakatan Bersama

0
IMG-20210223-WA0000

SUARASULUT.COM, MINUT- Pertemuan pimpinan perusahaan PT Meares Soputan Maining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) bersama penambang emas dan pemilik lahan di wilayah tambang rakyat (WPR) desa Tatelu kecamatan Dimembe yang di fasilitasi Kapolres Minahasa Utara AKBP Grace Rahakbau SIK MSi di aula Polres Minut, Senin (22/02/21), berhasil mendapatkan 6 poin kesepakatan bersama.

Ada pun kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Plh Bupati Minahasa Utara Ir. Jemmy Kuhu MA, Ketua DPRD Minut Denny Lolong, Kapolres Minut AKBP Grace Rahakbau SIK MSi, Dandim 1310 Bitung Letkol Infantri Benny Lesmana, Direktur Utama PT MSM/ TTN David Sompie, ketua koperasi batu emas Tatelu Hendry Walukow, camat Dimembe Ansye Dengah, Kapolsek Dimembe Iptu Fadhly, Danramil Dimembe Peltu Alexander Sudirman, Hukum Tua Desa Tatelu John Lausan, perwakilan masyarakat penambang Novry Dotulong, Perwakilan Masyarakat Pemilik Lahan Agustian Tulenan serta perwakilan masyarakat desa Tatelu. Hadir juga dalam pertemuan tersebut anggota DPRD Minut dapil Dimembe Edwin Nelwan, Marcel, Chintya Erkles.


KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. MSM / TTN DAN WPR

DENGAN INI KAMI SEPAKAT :

a. EKSPLORASI YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. MSM / TTN TIDAK MENGGANGGU LAHAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR).

b. JIKA ADA KEJADIAN TEKNIS YANG TERJADI PADA SAAT EKSPLORASI MAKA MASYARAKAT/ PENAMBANG / PEMILIK LAHAN DAPAT MENGKOMUNIKASIKAN DENGAN PIHAK PT. MSM / TTN DENGAN BAIK DAN PIHAK MSM / TIN AKAN MEMBERIKAN PENGGANTIAN SESUAI KEJADIAN TEKNIS TERSEBUT.

c. TIDAK ADA TEKANAN DARI PIHAK MANAPUN TERHADAP PEMILIK LAHAN YANG AKAN MENJUAL TANAHNYA KEPADA PIHAK PT. MSM / TTN, JIKA TERIADI MAKA AKAN ADA PROSES HUKUM PADA YANG MEMBERIKAN TEKANAN.

d. PIHAK PENAMBANG HARUS MEMPERPANJANG IJIN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) TAHUN INI, KARENA IJIN SELESAI TAHUN 2021
e. PIHAK PENAMBANG YANG MEMILIKI JIN WPR TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MEMASUKI WILAYAH KONTRAK KARYA PT. MSM / TTN DAN SEBALIKNYA PIHAK PT. MSM I TTN TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMASUKI WILAYAH WPR.

f. UNTUK KEDALAMAN PENAMBANGAN, PT. MSM / TTN TIDAK DIBATASI KEDALAMAN PENAMBANGAN SEDANGKAN WPR DIBERIKAN KEWENANGAN HANYA 100 METER SESUASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.

g. PENAMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH WPR DAN PT. MSM I TIN JIKA MENGAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BAGI MASVARAKAT SEKITAR, MAKA AKAN DI PROSES SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU. (Angky)

Tinggalkan Balasan