Drama Bersih-bersih Pertanahan Dimulai! Bupati Sangihe Ikut Teken Pakta Antikorupsi di Hadapan KPK
Seputarsulutn̈ews.co, Sangihe– Ketika KPK turun langsung dan seluruh kepala daerah dikumpulkan dalam satu ruangan, pesan yang muncul cuma satu: praktik bermasalah di sektor pertanahan tak lagi bisa dibiarkan.
Suasana serius menyelimuti Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (12/5/2026), saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Utara.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari hadir langsung dalam forum tersebut bersama Sekretaris Daerah Melanchton Harry Wolff dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Raynolds Alex Mukau.
Rakor ini bukan sekadar pertemuan biasa. KPK RI bersama ATR/BPN dan seluruh pemerintah daerah di Sulut mempertegas langkah besar untuk membenahi sektor pertanahan dan tata ruang yang selama ini rawan persoalan.
Lewat forum itu, seluruh pihak menyatakan komitmen memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui reformasi pelayanan publik.
Langkah konkret langsung disiapkan melalui Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang akan diterapkan di setiap daerah dengan skema sembilan paket program kerja sama.
Setiap kabupaten dan kota akan menjalankan program sesuai kebutuhan wilayah masing-masing, dengan penekanan utama pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pelayanan publik.
Momen paling penting dalam kegiatan tersebut terjadi saat seluruh pimpinan daerah dan jajaran pertanahan menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi.
Penandatanganan itu menjadi simbol dimulainya penguatan pengawasan tata kelola pertanahan dan ruang di Sulawesi Utara, sekaligus sinyal keras bahwa reformasi pelayanan publik kini menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan KPK.(***)
