Bupati Boltim Komitmen Perluas Akses Bantuan Hukum Hingga Desa
Seputarsulutnews.co, Boltim – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Hendrik Pagiling, yang dirangkaikan dengan peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum), pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Sulut, serta penandatanganan kesepakatan bersama antara Kanwil Kementerian Hukum Sulut dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut. Kegiatan tersebut digelar di Graha Gubernuran Manado.
Acara ini turut dihadiri Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, jajaran Forkopimda Provinsi Sulut, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulut.
Pada kesempatan itu, Bupati Oskar Manoppo menerima penghargaan dari Menteri Hukum RI sebagai bentuk apresiasi atas dukungan aktif Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa di wilayah Boltim.
Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan hukum hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendampingan dan konsultasi hukum secara lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Bupati Oskar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat.
“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk pemerintah daerah, melainkan untuk seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Timur. Akses terhadap bantuan hukum adalah hak setiap warga negara. Karena itu, kami akan terus mendorong penguatan Pos Bantuan Hukum Desa agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Menurutnya, kehadiran Posbankum dan pelatihan paralegal desa/kelurahan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah potensi konflik, serta mendorong penyelesaian persoalan hukum secara cepat, tepat, dan humanis di tingkat desa.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Boltim untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut dalam mewujudkan desa sadar hukum di seluruh wilayah Boltim.
Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan hukum di lapangan.
“Posbankum ini akan sangat membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Kita berharap program yang dirancang Kementerian Hukum ini semakin memperkuat keadilan bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara,” tuturnya.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hendra Tangel, serta Kepala Bagian Hukum Setda Boltim.(***)
