Mewakili Walikota, Sekkot Manado Buka Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2026

Seputarsulutnews.co, Manado – Mewakili Walikota Manado, Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, Dr. Micler C.S Lakat, SH. MH, membuka Rapat Forum Perangkat Daerah dalam rangka Rencana Penyusunan Perangkat Daerah ( RKPD) Tahun 2026 di Ruang Aula Serbaguna, Selasa, (4/3).

Turut hadir dalam Rapat Forum Perangkat Daerah RKPD Tahun 2026 tersebut yakni, Sekkot Manado, Wakil Ketua I DPRD Kota Manado Mona C. Kloer, SH.MH, Asisten, Staf Ahli, Seluruh SKPD.

Mengawali sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Manado Micler.C.S. Lakat, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh undangan, atas ketidakhadiran Bapak Walikota Andrei Angouw, karena bertepatan dengan jadwal yang sama, Bapak Walikota harus menghadiri undangan paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Utara Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik.

Forum ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan karena menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan dokumen sebagaimana yang kita ketahui.

Sesuai dengan surat dari Kemendagri terkait dengan percepatan perubahan RKPD untuk provinsi pada awal mei 2025 dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia minggu kedua bulan mei 2025. Dan juga ditegaskan dalam surat tersebut bahwa KUA-PPAS dan APBD Perubahan dipercepat pembahasannya.

“Biasanya kita bahas pada Minggu kedua bulan agustus, tetapi saat ini dipercepat pada awal bulan Juni 2025 guna untuk penyesuaian program Astacita dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden sehingga jadwal lebih cepat dari tahun-tahun kemarin” Jelas Sekkot

Micler Lakat menambahkan, Mengacu pada kebijakan nasional maka tentunya setiap Provinsi, Kab/Kota harus memberikan kontribusi bahkan melakukan sinergitas Terhadap Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

“Jadi ada namanya top down dak bottom up atau biasanya dalam birokrasi disebut dari atas sampai bawah dalam sinkronisasi program” Ucapnya

Ia juga menegaskan bahwa, prinsip pembangunan partisipatif dan inklusif harus menjadi pedoman utama dengar mendengar suara masyarakat dan akademisi.”itulah sebabnya hadir pada kesempatan perwakilan dari DPRD sebab ada pokok-pokok pikiran dari masyarakat yang disampaikan lewat perwakilan dari masing-masing dapil, dan diketahui bahwa Kota Manado memiliki lima dapil. Pungkasnya.(Alan)