Waketum APDESI RI Tegaskan Akan Ada Demo Besar Jika Siltap Kades Tak di Bayarkan Pemda Halut
HALMAHERA UTARA – Usai melaksanakan Silaturahmi bersama Perwakilan Pemda Halmahera Utara, Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) RI, Yoram Uang, S.IP., M.Si, menegaskan akan ada Aksi Demo besar-besaran usai lebaran jika Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Se-Halmahera Utara yang tak kunjung cair. Pernyataan Waketum Apdesi RI itu disampaikanya kepada media pada, Jumat (05/04/2024).
“Jadi dari beberapa waktu lalu, saya menghubunggi Ketua Apdesi Halmahera Utara untuk mengagendakan pertemuan bersama Bupati dan Ketua DPRD Halut. Tetapi Keduanya tidak ada di tempat, jadi tadi, yang mewakili Pemda Kepala Dinas PMD dan Staf Ahli Bupati, dan harus diselesaikan Siltap tersebut. Jika ini tidak dilakukan, selepas lebaran, maka akan ada aksi demo yang lebih besar di Kantor Bupati dan DPRD, Saya selaku Putra Asli Maluku Utara dan Waketum Apdesi RI, akan turun langsung dalam aksi itu dan mendorong penyelesaiyan itu,” ungkap Waketum Apdesi RI.
Lanjut Waketum Apdesi RI, “Kunjungan saya kesini diterima Kadis PMD dan Staf Ahli Bupati Halmahera Utara, dari pertemuan tadi di Ruang Meeting Fredy Tjandua, kantor Bupati Halmahera Utara, mereka menyampaikan dalam waktu dekat ini akan merealisasikan Siltap Kepala Desa Dua Bulan dan Satu Bulan setelah Idul Fitri, mengingat Teman – teman Kepala Desa yang akan melaksanakan Idul Fitri, jadi selaku Waketum Apdesi RI, ini tidak ada lagi diskusi panjang, tetapi harus di tuntaskan Siltap Kepala Desa, yang merupakan hak mereka,” pungkasnya.
Kedatangan saya ke sini sekaligus, membawa surat dari DPP Apdesi Republik Indonesia yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Utara dan Ketua serta Anggota DPRD Halmahera Utara terkait dengan percepatan pembayaran Siltap Kepala Desa di Halmahera Utara.
“Jika gerakan-gerakan di ruang rapat tidak di dengar Pemerintah Daerah, maka kami akan mengerakan masa yang lebih besar, bahkan di tingkat tadi yang disampaikan, dan juga akan dilakukan mogok kerja dari seluruh Kepala Desa Se-Halmahera Utara, Boikot Pelayanan, Tutup Kantor Desa, sehingga respon Pemerintah Daerah lebih cepat. Jadi janganlah merasa Pemerintah yang mempunyai Power akan menekan Pemerintah yang lebih di bawah, misalnya apakah masuk akal jika bekerja dan gaji selama Delapan Bulan tidak dibayar. Itu sama halnya dengan Pemerintah Daerah mengajarkan Pemdes untuk menyalahgunakan Dana Desa itu. Jadi kami berharap Bupati Halmahera Utara menghargai semuanya itu,” tutup Waketum Apdesi RI.
Pess Konference Wakil Ketua Umum Apdesi RI bersama Wartawan itu didampinggi, Kepala Desa Rawajaya yang juga sebagai Ketua Apdesi Halut, M Iksan Madu, SH serta beberapa Kepala Desa di Halmahera Utara. (Oke)
