Wagub Kandouw dan Kepala BI Teken KAD Sulut-Jatim

oleh -424 Dilihat
oleh

Manado– Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulut melakukan usaha pengendalian inflasi.

Upaya tersebut dilakukan menjelang Hari Besar Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), khususnya Idul fitri 1444 H melalui penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD).

Usaha tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan pemesanan pembelian (purchase order) dari perwakilan Sulut kepada Jawa Timur (Jatim), khususnya untuk komoditas beras.

Selain itu, juga dilakukan penjajakan kerja sama untuk pemenuhan pasokan daging ayam dan bawang merah serta perancangan kerjasama di bidang pertanian dalam rangka pemanfaatan nutrisi tanaman pengganti pupuk kimia dengan Perumda Tunas Malang.

Penguatan KAD dan kerja sama program merupakan acara utama dalam penyelenggaraan kunjungan kerja dan capacity building Tim TPID se-Sulut yang diselenggarakan di Kota Malang pada Kamis-Jumat, yakni 16-17 Februari 2023.

Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw yang membuka dan meresmikan kegiatan menyampaikan pesan untuk TPID se-Sulut agar dapat mengambil langkah-langkah preventif.

“Tindakan ini perlu dilakukan sebelum gejolak harga terjadi di masing-masing daerah dengan melakukan kolaborasi antar provinsi maupun antar daerah yang mendukung ketersediaan pasokan dan penciptaan nilai tambah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulut, Andry Prasmuko juga menekankan akan pentingnya koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan seluruh program pengendalian inflasi yang berpedoman pada prinsip 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif.

“Secara umum pada tahun 2023, inflasi diperkirakan akan kembali pada rentang sasaran 3±1% (yoy),” ujarnya.

Meski masih terdapat potensi kenaikan inflasi dari dampak kenaikan harga global, sambung Prasmuko, peningkatan daya beli masyarakat yang didukung dengan kenaikan UMP, kenaikan tarif cukai rokok, dan peningkatan HPP beras.

“Oleh sebab itu, perluasan dan intensifikasi implementasi GNPIP Sulut juga akan terus dilakukan melalui KAD, program Marijo Bakobong, dan perluasan pasar digital untuk memberikan dampak yang lebih luas pada inflasi Sulut dan menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlanjut,” pungkasnya.(wal)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.