Boltara Tak Mau Salah Langkah! Aditya Pontoh Soroti Pertanahan dan Tata Ruang di Hadapan Gubernur Sulut
Seputarsulutnews.co,Boltara — Salah langkah dalam penataan ruang bisa berdampak panjang bagi pembangunan daerah; karena itu, Plt. Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh Aditya Pontoh, menegaskan pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat melalui koordinasi bersama Gubernur Sulawesi Utara.
Pesan tersebut disampaikan Aditya saat menghadiri Rakor Pengawasan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, yang digelar di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Di tengah pembahasan pengawasan pemerintahan lintas tingkatan, persoalan pertanahan dan tata ruang menjadi salah satu sektor prioritas yang mendapat perhatian. Kedua bidang itu dinilai penting sebagai fondasi pembangunan sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Kami di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara siap mendukung penuh dan melaksanakan arahan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Terutama terkait penataan ruang dan pertanahan yang menjadi fondasi pembangunan daerah,” tegas Aditya.
Pontoh berharap koordinasi tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di Boltara agar lebih akuntabel dan efektif. Harapan lainnya, kebijakan yang dijalankan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Rakor ini tidak hanya melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Gubernur Sulawesi Utara memimpin langsung pertemuan yang dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan DPRD provinsi, 15 bupati dan wali kota, serta jajaran instansi vertikal.
Perwakilan BPN Sulawesi Utara, BKN Kantor Regional XI Manado, dan seluruh kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Utara turut hadir. Jajaran organisasi perangkat daerah Pemprov Sulut serta pimpinan BUMD dan BLUD juga mengikuti agenda tersebut.
Selain pertanahan dan tata ruang, pembahasan mencakup pengawasan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta program prioritas pemerintah.
Bagi Aditya, dukungan terhadap arahan gubernur merupakan bagian dari upaya menyelaraskan langkah pembangunan Boltara dengan kebijakan pemerintah pusat. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi tersebut diterjemahkan menjadi tata kelola yang tertib dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.(***)
