November 19, 2026

Peristiwa Pulau Matutuang Jadi Peringatan, Thungari Dorong Pengawasan Wilayah Perbatasan Diperketat

Seputarsulutnews.co, Sangihe – Pengawasan wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., mengingatkan seluruh instansi terkait agar meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat deteksi dini terhadap berbagai aktivitas orang asing maupun perlintasan melalui jalur tidak resmi.

Penegasan tersebut disampaikan Thungari saat membuka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Sangihe di Sunset Point Café dan Resto Tahuna, Jumat (13/11/2026).

Mengangkat tema sinergitas antaranggota TIMPORA dalam menjaga wilayah perbatasan, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, hingga pemerintah desa dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di kawasan perbatasan.

Dalam arahannya, Michael Thungari menegaskan bahwa menjaga keamanan wilayah perbatasan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan kewajiban bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurutnya, dinamika di wilayah perbatasan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas apabila tidak diantisipasi melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif.

Ia mengingatkan kembali peristiwa di Pulau Matutuang pada 17 Agustus 2026 serta maraknya aktivitas perlintasan melalui jalur tidak resmi sebagai perhatian serius yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan.

Karena itu, keberadaan TIMPORA diharapkan tidak hanya menjadi forum pertemuan formal, tetapi berfungsi aktif sebagai wadah pertukaran informasi, koordinasi, dan deteksi dini terhadap potensi gangguan di wilayah perbatasan.

Bupati juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung pengawasan. Pemerintah desa diharapkan mampu menjadi sumber informasi awal terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayahnya, tanpa mengambil alih kewenangan penegakan hukum yang menjadi tugas instansi berwenang.

Selain itu, pemanfaatan Laporan Data Keimigrasian (LDK) dinilai penting sebagai instrumen pemetaan kondisi wilayah. Data yang dihimpun diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan langkah antisipatif dan tindak lanjut yang lebih terukur.

Rapat TIMPORA tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Desa Binaan Imigrasi dan SITUNA SIGAP, serta sosialisasi Laporan Data Keimigrasian (LDK) dan Desa Binaan Imigrasi (DBI) Tahun 2026.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, dengan melibatkan pemerintah desa sebagai unsur terdekat dengan masyarakat dan kondisi faktual di lapangan.

Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Imigrasi, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah anggota TIMPORA, para camat, serta para kapitalaung.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan kerja sama lintas sektor dalam menjaga kawasan perbatasan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan wilayah perbatasan tetap aman secara teritorial, aktivitas lintas batas berlangsung tertib, serta sistem pengawasan keimigrasian berjalan semakin efektif.

Bagi Sangihe sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan Indonesia, sinergi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban wilayah.(***)

About The Author

Exit mobile version