November 19, 2026

Dorong Aset Daerah Lebih Produktif dan Tertib, Pemkab Bolmut Ikuti Exit Meeting BPK

Seputarsulutnews.co, Bolmut – Efektivitas pengelolaan aset daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib, dan akuntabel.

Hal tersebut mengemuka dalam Exit Meeting Pemeriksaan Terperinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah tersebut diikuti Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolmut yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, dr. Hi. Abdul Nazaruddin Maloho, S.Pd., M.Si.

Exit meeting ini merupakan bagian akhir dari rangkaian Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian hasil pemeriksaan sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen aset pemerintah daerah. Pengelolaan aset menjadi aspek strategis karena berkaitan langsung dengan tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui pemeriksaan ini, berbagai aspek pengelolaan aset diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat sistem pencatatan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan, serta pemanfaatan aset agar memberikan nilai guna yang optimal.

Keterlibatan perangkat daerah dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian penting untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Maxyanus Taruk Lobo, bersama anggota tim pemeriksa, para camat, serta seluruh peserta Exit Meeting.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan dapat menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai landasan perbaikan berkelanjutan, sehingga pengelolaan aset daerah semakin tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, aset daerah bukan sekadar kekayaan pemerintah yang harus dicatat, tetapi juga merupakan sumber daya strategis yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(***)

About The Author

Exit mobile version