November 20, 2026

Pansus P3A DPRD Sulut Matangkan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak, Dengarkan Pendapat Akhir Fraksi

Seputarsulutnews.co,Manado – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Komitmen tersebut terlihat dalam rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) P3A yang digelar pada Kamis (19/11/2026). Agenda rapat kali ini difokuskan pada mendengarkan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tersebut bersama perangkat daerah terkait.

Rapat ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan legislasi, sekaligus ruang untuk menyampaikan pandangan dan sikap masing-masing fraksi terhadap substansi regulasi yang tengah disusun.

Pansus P3A dipimpin Ketua Pricylia Elviera Rondo, didampingi Wakil Ketua sekaligus Sekretaris Hillary Tuwo. Turut hadir sebagai anggota Pansus, yakni Eugenie Mantiri, Melisa Gerungan, Vionita Kuera, Paulina Runtuwene, Dea Lumenta, Jeane Laluyan, Angelia Wenas, Raski Mokodompit, Hendri Walukouw, Seska Budiman, Peramitha Mokodompit, dan Hj. Muslimah Mongilong.

 

Kehadiran perangkat daerah terkait dalam rapat tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan materi Ranperda memiliki landasan kebijakan yang kuat serta dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong kesetaraan kesempatan, memperkuat kapasitas dan peran perempuan dalam pembangunan, sekaligus menghadirkan sistem perlindungan yang lebih optimal bagi anak.

Di tengah berbagai tantangan sosial, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi, serta persoalan pemenuhan hak anak, kehadiran regulasi yang komprehensif diharapkan menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan.

Melalui pembahasan yang melibatkan seluruh unsur fraksi dan perangkat daerah, DPRD Sulawesi Utara diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak di daerah.

Lebih dari sekadar produk legislasi, Ranperda ini diharapkan menjadi landasan dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih inklusif, adil, aman, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak.(qy)

 

About The Author

Exit mobile version