Anggaran Daerah Jadi Sorotan! Yusra Alhabsyi Hadiri Forum Komisi II DPR RI
Seputarsulutnews.co,Bolmong — Di tengah tantangan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, pembahasan soal PPPK, dana desa, dan dukungan keuangan dari pusat kembali mencuat dalam pertemuan Komisi II DPR RI bersama para kepala daerah di Sulawesi Utara.
Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, hadir dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026). Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi, dan diikuti Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Mulai dari kemampuan keuangan daerah, alokasi dana desa, penggajian PPPK dan tenaga paruh waktu, hingga arah penyelenggaraan pemilu mendatang.
Salah satu poin yang mencuri perhatian adalah pembahasan mengenai beban penggajian PPPK dan tenaga paruh waktu, khususnya guru serta tenaga kesehatan. Dalam pemaparan forum, disebutkan alokasi anggaran sekitar Rp23 triliun secara nasional berkaitan dengan pembiayaan penggajian tersebut.
Komisi II DPR RI menyatakan akan terus mendorong optimalisasi penyaluran DAU dan perimbangan keuangan pusat-daerah. Peningkatan alokasi Perimbangan Keuangan Daerah pada tahun depan juga menjadi perhatian, terutama untuk wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas.
Hal lain yang turut dibahas adalah rencana pemberian bantuan dukungan operasional bagi kepala daerah mulai 2027. Namun, rencana tersebut disebut memiliki persyaratan utama berupa penerapan penegakan antikorupsi secara ketat di masing-masing daerah.
Di bidang kepemiluan, Komisi II turut membahas implikasi Putusan MK Nomor 135 mengenai pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Kepala Daerah. Isu ini menjadi bagian penting dari pembahasan arah kebijakan pemilu ke depan.
Pertemuan tidak berhenti pada pemaparan materi. Para bupati dan wali kota juga diberi kesempatan menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi, termasuk kendala pembangunan, kebutuhan anggaran, dan harapan terhadap dukungan pemerintah pusat.
Kehadiran Yusra Alhabsyi dalam forum tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam ruang dialog strategis bersama DPR RI dan pemerintah provinsi untuk membicarakan tantangan pemerintahan daerah.
Meski demikian, hasil pembahasan tersebut belum otomatis berarti adanya tambahan anggaran yang telah disetujui atau bantuan operasional yang sudah ditetapkan. Sejumlah hal masih berupa komitmen perjuangan dan rencana kebijakan yang dibahas dalam forum.
Bagi Bolmong, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI diharapkan dapat memperkuat kebijakan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Semangat tersebut sejalan dengan visi Bolmong Juara: Maju dan Sejahtera.(***)
