Rapat Struktural Sekretariat DPRD Sulut Bahas Penguatan Kinerja dan Koordinasi
Seputarsulutnews.co, Manado– Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Niklas Silangen, memimpin Rapat Struktural Sekretariat DPRD Provinsi Sulut, Kamis (20/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari agenda koordinasi internal untuk memperkuat sinergi jajaran struktural Sekretariat DPRD Sulut sekaligus memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan kelembagaan berjalan efektif.
Dalam rapat, jajaran terkait melakukan pembahasan serta evaluasi terhadap berbagai agenda kerja sekretariat. Koordinasi lintas bagian juga menjadi perhatian guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Sulut.
Niklas Silangen menekankan pentingnya disiplin, koordinasi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas masing-masing, sehingga seluruh agenda kelembagaan dapat terlaksana secara optimal.
Rapat struktural ini diharapkan semakin memperkuat soliditas internal Sekretariat DPRD Provinsi Sulut dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRD serta pelayanan administrasi pemerintahan daerah.(***)
Warga Bantaran Sungai Malendeng Adukan Persoalan ke DPRD Sulut, Komisi III Turun Tangan
Seputarsulutnews.co, Manado — Aspirasi warga bantaran Sungai Malendeng langsung dibawa ke meja DPRD Sulawesi Utara dalam RDP Komisi III bersama BWS, BPN dan masyarakat, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membuka secara terang persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mempertemukan pihak-pihak terkait guna mencari jalan keluar.
Komisi III DPRD Sulut menaruh perhatian terhadap aspirasi warga dengan menghadirkan instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan sungai dan pertanahan.
Ketua Komisi III Berty Kapojos, S.Sos, bersama anggota Toni Supit, Remly Kandoli, Frangky Mamesah, Gracia Oroh dan Roy Octovian Roring mengikuti pembahasan tersebut.
Melalui RDP ini, DPRD Sulut mendorong agar persoalan masyarakat bantaran Sungai Malendeng dapat ditindaklanjuti secara terkoordinasi oleh BWS dan BPN, sehingga kepastian serta solusi bagi warga dapat segera ditemukan.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan peran DPRD sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.(***)
