November 17, 2026

Perbatasan Sangihe Jadi Perhatian, Bupati Tekankan Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing

IMG_4449

Seputarsulutnews.co, Sangihe – Pengawasan wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe membutuhkan koordinasi yang kuat antarlembaga. Aktivitas lintas batas melalui jalur tidak resmi hingga dinamika keamanan di Pulau Matutuang menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan orang asing.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang digelar Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Sangihe di Sunset Point Café dan Resto Tahuna, Jumat (13/11/2026).

Rapat bertema sinergitas antaranggota TIMPORA dalam menjaga wilayah perbatasan itu dibuka oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M.

Dalam arahannya, Michael menegaskan bahwa pengawasan wilayah perbatasan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab satu institusi. Seluruh instansi terkait harus mengambil peran sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Menurutnya, dinamika di kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif.

Ia mengingatkan kembali peristiwa di Pulau Matutuang pada 17 Agustus 2026 serta aktivitas perlintasan melalui jalur tidak resmi sebagai bagian dari tantangan yang harus menjadi perhatian bersama.

Kondisi geografis Kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan menuntut pola pengawasan yang lebih responsif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa Didorong Aktif Melakukan Deteksi Dini

Bupati berharap TIMPORA tidak hanya menjadi forum pertemuan formal antarlembaga, tetapi benar-benar berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi persoalan keimigrasian dan keamanan wilayah.

Peran pemerintah desa juga dinilai strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat dan aktivitas di wilayah masing-masing.

Para kepala desa atau kapitalaung diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi awal apabila menemukan keberadaan atau aktivitas orang asing yang perlu mendapat perhatian petugas berwenang.

Namun, peran tersebut harus tetap berada dalam batas kewenangan pemerintah desa. Pemerintah desa tidak diperkenankan mengambil alih fungsi pengawasan maupun penegakan hukum keimigrasian yang menjadi kewenangan instansi terkait.

Selain itu, Laporan Data Keimigrasian (LDK) diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pemetaan kondisi wilayah, sehingga informasi yang dihimpun dapat ditindaklanjuti melalui langkah pengawasan yang terukur.

Perkuat Kerja Sama dan Tata Kelola Pengawasan

Rapat TIMPORA tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Desa Binaan Imigrasi dan SITUNA SIGAP, serta sosialisasi Laporan Data Keimigrasian dan Desa Binaan Imigrasi Tahun 2026.

Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Imigrasi, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah yang tergabung dalam TIMPORA, para camat, serta kapitalaung.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi melalui koordinasi dan pertukaran informasi.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Pengawasan yang efektif diharapkan mampu menciptakan kondisi perbatasan yang aman secara teritorial, tertib dalam aktivitas lintas batas, serta memiliki tata kelola pengawasan keimigrasian yang semakin baik.

Bagi Sangihe sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, pengawasan perbatasan bukan hanya persoalan administratif keimigrasian, tetapi juga menyangkut keamanan wilayah dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, sinergi antarlembaga, keterlibatan pemerintah desa, serta kecepatan dalam menyampaikan informasi menjadi faktor penting dalam mencegah potensi persoalan sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.(***)

About The Author