Seputarsulutnews.co, Minsel— Ketika pengelolaan desa menjadi perhatian publik, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar mengambil langkah besar: memperkuat pengawasan dari tingkat desa dengan menggandeng DPD RI dan jaringan organisasi desa.
Kunjungan Anggota DPD RI Ir. Stefanus B. A. N. Liow, M.A.P., ke Kantor Bupati Minahasa Selatan, Senin (27/7/2026), menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan tata kelola desa menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Stefanus Liow yang juga menjabat Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara dan Ketua DPD Desa Bersatu Sulawesi Utara, datang untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun koordinasi terkait penguatan kelembagaan desa.
Salah satu agenda yang dibahas yakni persiapan Bimtek dan Muscam serentak DPK ABPEDNAS serta Srikandi Jaga Desa, termasuk konsolidasi Desa Bersatu Kabupaten Minahasa Selatan.
Forum tersebut akan melibatkan seluruh Ketua dan Sekretaris BPD se-Kabupaten Minahasa Selatan sebagai bagian dari penguatan kapasitas lembaga desa.
Bupati Franky Wongkar bersama jajaran Pemkab Minsel terus mendorong agar BPD tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan pembangunan desa secara maksimal.
Sejumlah langkah telah dilakukan sebelumnya, mulai dari penguatan organisasi ABPEDNAS Sulawesi Utara hingga pembentukan kepengurusan ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa di Minahasa Selatan.
Tak hanya itu, Desa Bersatu juga diperkuat sebagai ruang kolaborasi berbagai organisasi desa untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh elemen desa semakin solid dalam mengawal pembangunan, menjaga transparansi, serta memastikan program pemerintah benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Langkah Bupati Minsel ini menjadi pesan jelas: desa bukan hanya ujung tombak pembangunan, tetapi juga harus memiliki sistem pengawasan yang kuat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.(***)
