Tak Bisa Lagi “Main Dana Desa”! Jaga Desa Digeber, Wabup Deddy: Semua Dipantau Real-Time!
Seputarsulutnews
Co, Bolsel– Era “main-main” dana desa dipastikan berakhir, sistem pengawasan digital kini siap mengunci setiap celah penyimpangan hingga ke level paling bawah.
Langkah tegas pengawasan dana desa mulai diperketat. Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, hadir langsung dalam pengukuhan pengurus ABPEDNAS se-Sulawesi Utara yang digelar di Auditorium Unsrat Manado, Selasa (07/03/2026).
Agenda ini bukan sekadar seremoni. Di baliknya, ada misi besar: menutup rapat celah penyimpangan dana desa melalui penguatan kesadaran hukum dan sistem pengawasan terintegrasi.
Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh penting, mulai dari Anggota Komisi III DPR RI, kepala daerah, Forkopimda, hingga akademisi.
Pengukuhan ditandai dengan pembacaan SK oleh Sekjen ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, yang menetapkan kepengurusan DPD dan DPC masa bakti 2026–2031.
Namun yang paling menyita perhatian adalah arahan Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani. Ia menegaskan, program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) akan menjadi “mata digital” dalam mengawasi keuangan desa.
Sistem ini terhubung langsung dengan Siskeudes, memungkinkan pengawasan secara real-time—tanpa celah manipulasi.
Tak hanya itu, aplikasi Jaga Desa juga dibekali fitur konsultasi hukum hingga deteksi dini penyimpangan. Bahkan, pengawasan diperluas hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kualitas dan anggaran benar-benar sesuai.
Wabup Deddy menegaskan, langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga transparansi hingga ke desa.
“Ini komitmen nyata. Dengan pemahaman hukum yang kuat dan pengawasan ketat, kita ingin memastikan tidak ada lagi penyimpangan. Semua harus transparan,” tegasnya.
Sinergi antara pemerintah daerah dan ABPEDNAS pun diharapkan menjadi benteng utama menciptakan tata kelola desa yang bersih—bukan sekadar slogan, tapi nyata di lapangan.(***)
