Audit Besar Dimulai! 30 Hari Penentuan Nasib Laporan Keuangan Bolsel
Seputarsulutnews.co,Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi memasuki fase krusial.
Audit rinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mulai digelar, menandai dimulainya proses penilaian menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Tahapan penting ini dibuka melalui entry meeting bersama Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara di Kantor Bupati Bolsel, Kawasan Panango, Senin (6/4/2026).
Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerah menghadapi audit yang akan berlangsung lebih dari satu bulan tersebut.
“Selamat datang kembali di Kabupaten Bolsel. Kami berharap seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan lancar hingga selesai sesuai ketentuan,” tegas Deddy.
Audit ini merupakan lanjutan dari penyerahan LKPD kepada BPK, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Seluruh pelaksanaan APBD Tahun 2025 disebut telah rampung dan siap diuji secara detail oleh auditor negara.
Namun, Deddy tidak menutup adanya kekurangan. Ia justru membuka ruang evaluasi seluas-luasnya demi memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Kami sangat mengharapkan masukan dari BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan ke depan,” ujarnya.
Untuk memastikan proses berjalan tanpa hambatan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta siaga dan responsif. Tidak ada toleransi terhadap keterlambatan data.
“Saya minta OPD tidak menunda permintaan data agar pemeriksaan efektif dan efisien,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulut, Erlangga Patikawa, menjelaskan bahwa audit lanjutan wajib dilakukan terhadap setiap daerah yang telah menyerahkan LKPD sebagai dasar pemberian opini.
Wabup mengungkapkan, audit di Bolsel dijadwalkan berlangsung selama empat minggu dua hari. Pada fase krusial minggu ketiga dan keempat, tim akan menyampaikan catatan hasil pemeriksaan untuk segera ditindaklanjuti OPD.
“Kami mengharapkan koordinasi yang intens selama proses pemeriksaan berlangsung,” kata Erlangga.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kode etik pemeriksaan, di mana seluruh interaksi antara auditor dan pemerintah daerah wajib dilakukan di lingkungan kantor resmi.
Pemeriksaan lapangan oleh tim BPK dijadwalkan mulai efektif pada Selasa (7/4/2026). Entry meeting ditutup dengan penyerahan surat tugas dari BPK kepada Wakil Bupati Bolsel, sebagai tanda resmi dimulainya audit.
Dengan dimulainya proses ini, sorotan kini tertuju pada hasil akhir pemeriksaan yang akan menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah Bolsel tahun 2025.(***)
