April 17, 2026

Wagub Steven Kandouw: Kabupaten dan Kota se Sulut Harus Punya Strategi Tepat Sasaran Mengatasi Kemiskinan

0
IMG-20230608-WA0030

Manado– Sangat takjub dengan progres kemiskinan di Cina level nol persen. Harapannya, Sulut juga dapat mencapai level nol persen di tahun 2024. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven OE Kandouw saat membuka Rapat Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor di Hotel Luwansa, Kamis (8/6/2023).

Orang nomor dua di Sulut itu, optimistis, tingkat kemiskinan ekstrem akn turun drastis di tahun 2024.”Bukan hal mudah, butuh usaha dan kerja keras dari kabupaten/kota catatan angka kemiskinannya tinggi,” pesan Wagub Kandouw.

Lanjut mantan Ketua DPRD Sulut itu, jumlah penduduk Sulut 2,6 juta, tingkat kemiskinan 2021 1,87 persen dan 2022 turun 1,0 persen. Sementara nasional, pada 2021 tercatat 2,14 persen dan 2,04 persen 2022.

Berdasarkan data tersebut, tingkat kemiskinan di Sulut berada di bawah nasional. Kandouw merinci dan mengingatkan sejumlah daerah saat ini, mengalami tingkat kemiskinan ekstrem, yakni Kabupaten Minahasa Tenggara ada di angka 3,01 persen, Bolaang Mongondow Selatan 2,53 persen, Manado, 1,87 persen, Minahasa Utara 1,11 persen.

“Saya memberikan apresiasi kepada Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur yang tingkat kemiskinannya nol persen,” tandasnya.

Kepada daerah masih di level nol koma sekian persen, Kandouw menyampaikan berupaya menghilangkan kemiskinan, khususnya Minahasa 0,92 persen, Sangihe 0,79 persen, Kotamobagu 0,73 persen, Tomohon 0,73 persen, Bolmut 0,57 persen, Sitaro 0,39 persen, Bitung 0,32 persen dan Talaud 0,14 persen.

Wagub berharap kabupaten/kota dapat melakukan penanggulangan secara terinci melalui mekanisme by name by address atau ke sumber permasalahan.”Kita mesti akui, jika selama ini, selalu terpaku dan lebih mementingkan belanja modal. Padahal arahnya adalah penanggulangan kemiskinan yang mempengaruhi segala aspek. Mari kita sama-sama kita atasi,” tukasnya.

“Kabupaten/kota harus cari tahu benang merahnya, jika sudah diketahui berikan bantuan secara tematik. Misalnya saja dengan pemberian sembako atau perbaikan tempat tinggal sampai penetapan APBD perubahan,” pungkas Wagub.***

 

Tinggalkan Balasan