Manado– Visi Misi Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kanadouw, selain focus pada pelaksanaan program-program tahun 2022, juga terus di barengi dengan evaluasi hingga perencanaan pembangunan secara berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat Nyiur Melambai.
Dari sederet evaluasi dan perencanaan program kerja berkelanjutan dilakukan Gubernur Olly dan Wagub Kanadouw sepanjang tahun 2022, diantaranya, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Daerah Tahun 2023 berlangsung di salah satu hotel ternama di Manado.
Rakor ini dihadiri langsung Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa. Dalam Kesempatan, Menteri Suharso Monoarfa mengatakan tujuan rakor ini adalah untuk mendapatkan masukan program prioritas dari setiap provinsi yang ada di kawasan Indonesia timur.
“Melalui kegiatan ini dapat efektif mendapatkan masukan dari daerah terkait pengalokasian APBN untuk tahun berikutnya,” ucapnya.
“Kegiatan seperti ini tidak berbeda jauh dengan Musrenbangnas, yang biasanya dilaksanakan setiap tahun benar ada Musrenbang, tapi lebih tajam melalui rakor ini, karena kita bisa berdialog sebenarnya apa diperlukan,” sambungnya.
Selain itu juga, Menteri Monoarfa mengakui, selama ini tidak semua diusulkan daerah bisa diakomodir dalam APBN.“Berdasarkan evaluasi, ada usulan dari provinsi diterima 100%, tapi ada juga hanya 20%. Dan kita perbaiki agar usulan itu sinkron,” kuncinya.
Kegiatan ini hampir sama dengan Musyawarah Rencana Pembangunan yang tiap tahun digelar dari tingkat desa hingga nasional
Tapi lewat Rapat kordinasi harusnya lebih tajam masukannya apalagi bisa mengundang para Gubernur untuk berdialog. ”Berdasarkan evaluasi itu, ada usulan dari provinsi yang diterima 100 persen tapi ada juga yang hanya 20 persen. kita perbaiki agar usulan itu sinkron,” katanya.
Selain itu, sektor Pemprov melaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken, dan dipimpin Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu dan dihadiri Dirjen Victor Manoppo.
Dikatakan Sekdaprov Kawatu Sulawesi Utara khususnya sangat dekat dengan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan di dalamnya di Direktorat Jenderal pengelolaan ruang laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dengan berbagai kegiatan ditahun 2022 dan 2023 memerlukan dukungan dan support dari kementerian.
Tujuan rakor memberikan solusi dan bahan masukan bagi tim dari kementerian sehingga bisa memberikan bantuan bagi Sulawesi Utara.
Dirjen Victor Manoppo menyatakan dalam rakor ini tentunya akan diminta masukan, pendapat agar bisa menghasilkan data dalam.menunjang program khususnya dalam sektor perikanan terutama pengelolaan taman laut bunaken.
” Saya orang manado baru dipercayakan sebagai Dirjen oleh pak Menteri dan dalam.rapat selalu diingatkan soal.taman laut bunaken, sehingga ini menjadi bagian penting untuk dibahas termasuk dalam mendukung pariwisata Sulut serta program.pemerintah untuk destinasi wisata di daerah ini.
Ditambahkannya pula, dahulu bunaken bagus dan sekarang perlu pembenahan sehingga dicarikan solusi tepat bersama pemda dan instansi terkait serta LSM sekaligus mendapatkan masukkan dan solusi agar semuanya bisa lebih baik.
Pemprov juga atasa nama Gubernur Olly dan Wagub Steven, dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov), Praseno Hadi melakukan Evaluasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Bitung dan KEK Pariwisata Likupang.
“KEK ini untuk pendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara namun dalam perjalanannya masih ‘berseok-seok’. Tapi kita yakin bersama ada bentuk kerjasama yang baik sebagaimana tema Indonesia Bangkit Bersama Sejahtera Bersama,” terangnya.
“Kita dalam ‘jualan’ KEK ini harus menyesuaikan dengan kondisi global, seperti properti. Nanti kita evaluasi bersama langka-langka menghadapi gejolak yang terjadi di nasional maupun dunia. Jadi perlunya dari dewan KEK memacu untuk administrasi, bahkan ada satu lagi di Bolmong yakni, Kimong merupakan KEK Industri Bolmong,” jelas Praseno.
Tujuan evaluasi pembangunan KEK industri maupun pariwisata yang salah satunya mengingat pembangunan sudah masuki masa wajib beroperasi. Dimana, evaluasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cinta kerja, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang KEK Bitung, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2019 tentang KEK, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan KEK, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan KEK, Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Dewan KEK Provinsi Sulawesi Utara, keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 267 tahun 2020 tentang Sekretariat Dewan KEK Provinsi Sulawesi Utara dan keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 74 tahun 2021 tentang pembentukan tim teknis pelaksana KEK Provinsi Sulawesi Utara.
Untuk KEK Pariwisata Likupang, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang KEK Pariwisata Likupang menyebutkan bahwa masa waktu pembangunan akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2022 atau sudah 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu 10 Desember tahun 2019. Dengan berakhirnya masa pembangunan, maka KEK Pariwisata Likupang sudah wajib beroperasi.
Sementara untuk KEK Industri Bitung dimana banyak industri perikanan dan turunan kelapa, lanjut Karouw, sudah beroperasi. Demikian juga dengan penambahan sarana infrastruktur sudah diajukan ke kementerian terkait agar bisa didanai dalam APBN 2023.
Adapun diakhir kegiatan telah ditandatangani notakesepahaman antara para stakeholder terkait, diantaranya dari pihak Ditjen Pajak, BPN Bitung, Kanwil MenKum-HAM, Pemprov Sulut.(adv/Diskominfo Sulut)
