Bupati Oskar Warning Jangan Coba-Coba Korupsi ASN
Seputarsulutnews.co, Boltim– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui sosialisasi anti korupsi dan pencegahan benturan kepentingan. Sosialisasi diikuti Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Para Asisten, Kepala OPD, serta seluruh ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Bupati Boltim Oskar Manoppo mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjadikan integritas sebagai harga diri. Ia menekankan bahwa praktik korupsi sekecil apa pun akan merusak sistem, mencederai kepercayaan publik, dan mencoreng nama baik ASN.
“Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari suap, gratifikasi, pungutan liar, sampai penyalahgunaan wewenang. Semua itu jelas dilarang undang-undang dan ada sanksinya. Yang lebih berbahaya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegas Oskar.
Bupati juga menyoroti bahaya benturan kepentingan, misalnya memberi proyek kepada keluarga atau menerima hadiah dari pihak berkepentingan. Menurutnya, meski terlihat kecil, dampaknya bisa merusak objektivitas, mengurangi kepercayaan publik, dan menghancurkan integritas ASN.
Untuk itu, ia mengajak ASN Boltim berkomitmen dalam empat hal penting Pertama menolak dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi atau hadiah; Kedua menghindari pengaruh pribadi dalam keputusan jabatan; Ketiga menandatangani dan memegang teguh pakta integritas dan Keempat selalu berpegang pada aturan dan kode etik ASN.
“Integritas adalah harga diri. Kejujuran adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. ASN harus jadi teladan, setiap keputusan harus bersih dari intervensi pribadi. Tidak ada toleransi terhadap korupsi dan benturan kepentingan,” tutup Oskar.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Boltim menegaskan kembali visi besarnya: membangun pemerintahan yang bersih, kuat, dan dipercaya masyarakat. Sebab tanpa integritas, pembangunan daerah tak akan pernah bisa berkelanjutan.(***)
