Harun : Jangan Klaim Jago, Kalo Bangun Sulut Masih Ba Tongka di APBN
SUARASULUT.COM, MANADO — Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 bukan hanya sebatas formalitas, melaikan benar-benar pro rakyat demi menuju Indonesia maju.
Hal ini yang selalu dikatakan Calon Wakil Gubernur Sehan Salim Landjar, dalam setiap orasi politik di sejumlah agenda kampanye CEP-SEHAN.
“RPJMN tentunya berkesinambungan mulai dari Presiden, Gubernur, hingga ke Bupati dan Walikota. Jadi siapapun yang manjadi pemimpin nanti, program-program tertuang dalam RPJMN pemerintah pusat, tentu akan meneruskannya,” tutur Sehan.
Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Biadang OKK Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Sulawesi Utara, Drs Harun Mantouw. Ia menjelaskan, bahwa kesuksesan pembangunan di sulut dengan menggunakan dana APBN tidak boleh di klaim sebagak kesuksesan pemerintah daerah. “Itu tidak bisa di jadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah apa lagi oleh gubernur. Contoh pembangunan jalan tol, ring road, by pass manado-bitung, jembatan soekarno, bandara internasional samratulangi, pelabuhan bitung (hubport) itu semua menggunakan anggaran APBN murni,” kata Harun.
Lanjutnya, yang bisa di jadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah provinsi adalah visi-misi yang tertuang dalam RPJMD Gubernur terpilih 2015-2020 sudah. Salah satunya yang di jabarkan dalam program RPJMD tersebut adalah di bidang pembangunan ekonomi yaitu, menciptakan kemandirian ekonomi dengan berbasis pada pertanian, kelautan, perdagangan, industri dan jasa. “Hampir 5 tahun kepemimpinan mereka, pembangunan di sektor pertanian seperti pala, cengkeh, koprah dan beras tidak mengalami peningkatan malah terus mengalami anjlok sehingga dampaknya berakibat pada tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Sama halnya dengan beras di zaman orde, baru bolaang mongondow raya di kenal sebagai lumbung beras nasional. Tapi setelah reformasi status yg di banggakan oleh rakyat sulut tersebut hilang di telan bumi hingga sekarang,” jelas Harus Mantouw, yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Sulut itu.
Terakhir Harun menambahkan, dalam pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan ternyata tidak merata dan jauh dari azas keadilan. “Seperti di daerah bolmong raya dan nusa utara, jalan-jalan provinsi rusak total. Sebagian juga di manado sangat parah. Maka perlu adanya perubahan untuk sulut, agar pembangunan kedepan harus merata, dan jangan ada yang daerah yang di anak tirikan,” tukasnya. (Sandy)
