November 17, 2026

Perangi Rokok Ilegal, Michael Thungari Ajak Camat, Lurah dan Pelaku Usaha Terlibat Aktif

IMG_4445

Seputarsulutnews.co, Sangihe– Peredaran rokok tanpa pita cukai resmi menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain berpotensi merugikan penerimaan negara, praktik perdagangan rokok ilegal dinilai dapat menghambat pembiayaan pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Sosialisasi Peredaran Rokok Tidak Bercukai dan Cukai Ilegal serta Pertanggungjawaban Tata Kelola Pajak Rokok di Daerah yang berlangsung di Tahuna Beach Hotel and Resort, Kamis (12/11/2026).

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., yang menghadiri kegiatan tersebut menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan pelanggaran ketentuan cukai, tetapi juga menyangkut kepentingan keuangan negara dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap penerimaan negara yang hilang akibat praktik peredaran rokok ilegal berpotensi mengurangi sumber pembiayaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Kegiatan strategis yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara tersebut dibuka oleh Kepala Bapenda Sulawesi Utara, June E. Silangen, S.E.Ak., M.Si., yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sosialisasi ini juga melibatkan perwakilan Bapenda kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat, lurah se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta para pelaku usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk mengawal pengelolaan pajak rokok agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Pengelolaan yang tepat sasaran dinilai penting agar penerimaan dari sektor pajak rokok dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan daerah.

Bupati juga mengharapkan keterlibatan aktif para camat, lurah, serta pelaku usaha dalam meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan cukai sekaligus membantu mencegah peredaran rokok ilegal di wilayah masing-masing.

Langkah tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, tetapi juga membutuhkan kepedulian serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pun mengajak seluruh pihak mendukung upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal sebagai bagian dari perlindungan penerimaan negara dan upaya memperkuat pembangunan daerah.

Sebab, menjaga penerimaan negara dan daerah bukan semata-mata persoalan angka pendapatan, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(***)

About The Author