Komisi IV DPRD Sulut Dalami Program Enam OPD, Pastikan Anggaran 2027 Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Seputarsulutnews.co,Manado– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara terus mematangkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi IV.
RDP tersebut dilaksanakan untuk mendalami rencana program dan kegiatan masing-masing OPD, sekaligus memperoleh gambaran mengenai prioritas pembangunan, target kinerja, serta kebutuhan anggaran yang akan diusulkan dalam APBD 2027.
Enam OPD yang mengikuti pembahasan tersebut meliputi Dinas Pariwisata Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD).
Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Vonny Paat, memimpin langsung jalannya rapat bersama seluruh anggota Komisi IV. Dalam forum tersebut, setiap OPD diberikan kesempatan untuk memaparkan rencana kerja, sasaran program, indikator pencapaian, hingga besaran anggaran yang diperlukan.
Sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian dalam pembahasan. Pada sektor pariwisata, Komisi IV mendorong pengembangan potensi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pemberdayaan desa wisata sebagai salah satu upaya menggerakkan perekonomian masyarakat.
Di sektor literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah didorong untuk menghadirkan berbagai inovasi yang mampu meningkatkan minat baca masyarakat, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.
Sementara itu, program perlindungan perempuan dan anak turut menjadi perhatian, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan serta penanganan stunting. Pada bidang ketenagakerjaan, Komisi IV menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja sekaligus mendukung penurunan angka pengangguran.
Pembahasan juga mencakup persoalan lingkungan hidup, terutama penanganan sampah dan pengendalian pencemaran. Adapun BPSDMD mendapat perhatian terkait pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) guna mewujudkan aparatur yang profesional dan berintegritas.
Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Vonny Paat, menegaskan bahwa pembahasan bersama OPD merupakan bagian penting dari upaya memastikan perencanaan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“RDP ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD 2027 benar-benar dialokasikan untuk program yang pro-rakyat dan menjawab kebutuhan masyarakat Sulut. Kami akan kawal ketat agar tidak ada program yang mubazir,” tegas Vonny Paat.
Melalui rangkaian RDP tersebut, Komisi IV DPRD Sulawesi Utara menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan mendalami kebutuhan serta rencana kerja masing-masing OPD. Hasil pembahasan diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan APBD 2027 yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga alokasi anggaran daerah dapat mendukung program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.(qy)
