Jelang Nataru 2026-2027, Komisi III DPRD Sulut Soroti Kesiapan Pelayanan Bandara Samratulangi
Seputarsulutnews.co, Manado – Kesiapan pelayanan dan fasilitas Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala Otoritas Bandar Udara (Otban) Wilayah VIII Manado, Senin (2/11/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III, Gedung Cengkeh, tersebut, anggota Komisi III DPRD Sulut, Toni Supit, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait kondisi pelayanan bandara. Sorotan tersebut didasarkan pada pengalaman langsung di lapangan, terutama menyangkut kenyamanan penumpang saat terjadi peningkatan aktivitas penerbangan.
Toni menyoroti persoalan kepadatan kendaraan pengantar dan pengunjung yang kerap terjadi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurutnya, penumpukan kendaraan yang tidak tertangani secara optimal berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta kenyamanan pengguna jasa bandara.
Selain persoalan kepadatan, kebersihan fasilitas umum juga menjadi perhatian. Ia secara khusus mengkritisi kondisi toilet yang dinilai belum memenuhi standar kenyamanan sebuah bandara internasional.
“Yang paling miris, untuk fasilitas Angkasa Pura, toilet banyak yang bau. Ini sangat mengganggu kenyamanan penumpang. Bandara internasional harusnya punya standar toilet yang bersih dan wangi,” sentil Toni Supit.
Tidak hanya itu, Toni mengingatkan pentingnya evaluasi dan pemeliharaan fasilitas pendukung bandara secara berkala. Ia menyinggung pengalaman tidak menyenangkan terkait penggunaan lift yang pernah dialami Gubernur Sulawesi Utara. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak dialami masyarakat maupun pengguna jasa bandara lainnya.
Menghadapi periode Nataru 2026–2027, Toni meminta seluruh pihak terkait mengantisipasi potensi lonjakan penumpang dan peningkatan frekuensi penerbangan. Aspek keamanan, kenyamanan, kelancaran arus penumpang, serta pengawasan tarif tiket pesawat harus mendapat perhatian serius.
“Kita harus antisipasi kunjungan pesawat, arus mudik, serta harga tiket batas atas dan bawah menjelang Nataru. Jangan sampai masyarakat menjadi korban mahalnya tiket,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Toni juga mengangkat persoalan pengembangan infrastruktur bandara, khususnya rencana penambahan landasan pacu atau runway. Ia mempertanyakan kemungkinan pengembangan tersebut dilakukan di lokasi yang sudah ada maupun berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Sulut ke Jakarta beberapa waktu lalu.
Menanggapi berbagai masukan dan kritik tersebut, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado menjelaskan bahwa pengelolaan fasilitas terminal Bandara Sam Ratulangi berada di bawah kewenangan Angkasa Pura. Sementara itu, Otoritas Bandar Udara memiliki fungsi pengawasan, pengaturan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan penerbangan.
“Tugas kami di Otoritas Bandara adalah melakukan pengawasan, pengaturan, dan pengendalian. Kami akan segera koordinasikan semua keluhan dari Komisi III ini dengan pihak Angkasa Pura untuk segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan Angkasa Pura terus dilakukan, termasuk terkait fasilitas pelayanan di terminal VIP.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sulawesi Utara mendorong peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara di daerah. Berbagai persoalan yang disampaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait, sehingga Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado semakin siap menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2026–2027 dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang.(qy)
