Tak Mau Terjebak Maladministrasi, FDW Gas Pol Perbaiki Pelayanan Publik Minsel Usai Cetak Nilai Tinggi
Seputarsulutnews.co,Minsel – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menunjukkan keseriusannya menjaga kualitas pelayanan publik dengan memimpin rapat koordinasi perbaikan dan penyempurnaan layanan pemerintah daerah.
Langkah itu dilakukan seiring semakin ketatnya penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Kini, penilaian tidak lagi sebatas kelengkapan administrasi, tetapi juga menyoroti potensi maladministrasi, kualitas proses pelayanan, penanganan pengaduan, tingkat kepercayaan masyarakat hingga tindak lanjut perbaikan.
Hasilnya, Minahasa Selatan berhasil membukukan nilai 79,29 pada tahun 2025 dengan predikat Kualitas Tinggi. Raihan tersebut melampaui rata-rata nasional yang hanya mencapai 74,64.
Namun, capaian itu tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Berbagai rekomendasi Ombudsman langsung ditindaklanjuti dengan memperkuat kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah.
Dinas Pendidikan menjadi yang terbaik dengan nilai 80,49, disusul Dinas Sosial yang mengoleksi nilai 80,38. Sementara RSUD Amurang mendapat perhatian khusus melalui program pembinaan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Memasuki penilaian tahun 2026, Pemkab Minahasa Selatan membidik hasil yang lebih tinggi. Strategi yang disiapkan antara lain pendampingan berkelanjutan, penguatan sinergi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara, serta membangun budaya pelayanan prima di seluruh jajaran pemerintahan.
Bupati FDW menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan yang profesional, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara Meilany Limpar beserta para Asisten Ombudsman, Sekretaris Daerah Glady Kawatu, jajaran pejabat Pemkab Minahasa Selatan, Direktur RSUD Amurang, para kepala sekolah, serta unsur pemerintah daerah lainnya.(***)
