Pemprov dan BPN Kolaborasi Selesaikan Lahan Tanah Belum Bersertifikat
Manado – Terobosan demi terobosan terus di lakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal lahan tanah belum bersertifikat.
Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Provinsi Sulut melakukan pendataan sekaligus menggenjot sertifikasi aset pemerintah.
Hasilnya, sudah ada 154 tanah disertifikat. Kendati demikian masih ada 190 aset tanah lainnya menanti dikeluarkan sertifikat
“Apresiasi bagi jajaran BPN, program ini masuk inovasi terbaik di samping di awasi KPK. Progres kerja sama ini diapresiasi pusat masuk penilaian terbaik,” tegas Pj Sekprov Praseno Hadi dalam Rapat Kordinasi bersama BPN terkait sertifikasi tanah aset Pemprov Sulut di Ruang F J Tumbelaka.
Kata Sekdaprov, targetnya 190 lahan. 100 lahan tahun 2022 di sertifikasi, tahun 2023 sebanyak 90 lahan di sertifikat. Catatan dari Pj Sekprov sebisa mungkin menyelesaikan persoalan lahan.
Kepala BPN Sulut Lutfi mengatakan, sertifikasi menjadi lebih intens untuk kepemilikan Pemerintah. Bicara sertifikasi ada 2 aspek, ada data yuridis dan data fisik
“Yuridis itu tanah Pemerintah, dokumennya siap, kedua kondisi fisik di lapangan, namun seringkali kondisinya tidak seindah warna aslinya,” jelasnya seraya menambahkan ada 4 kuadran kondisi yang ada yakni kuadran satu, dokumen lengkap, fisik dikuasai pemerintah, kuadran dua, dokumen kurang lengkap, tapi fisik dikuasai. Kuadran tiga, Dokumen lengkap, fisik tidak dikuasai dan Kuadran empat, Dokumen tidak ada, fisik tidak dikuasai
“Kita pilah nanti mana masuk kuadran 1, 2, 3, 4. Ini problematika sertifikasi aset pemerintah,” pungkasnya seraya menyampaikan, memang Tanah Pemerintah itu rentan digugat
“Dulu nggak ada gugat tanah pemerintah. Tapi sekarang banyak yang gugat. Di Sulut sengketa kedua terbanyak se – Indonesia. Memang menjadi perhatian kita, bagusnya selengkap mungkin,” ujarnya
Ia berharap semua prosesnya ikut prosedur. Kala ada gugatan, langkah prosedur sudah betul, sehingga aset bisa dipertahankan.
Kabid Aset Melky Matindas menambahkan selama 4 tahun terakhir ada 357 sertiifkat yang telah selesai sehingga hampir 100 persen sertifikat lahan pemprov dapat dituntaskan, dan semua berkat koordinasi semua unsur terkait dan petunjuk pimpinan.
Kesempatan itu juga, BPN menyerahkan sertifikat aset pemerintah yang sudah disertifikasi tahun 2022 kepada Pj Sekprov Praseno Hadi. Hadir mendampingi Kepala BKAD Dr Femmy Suluh dan Kabid Aset DR Melky Matindas.(wal)
