Workshop Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
SUARASULUT.COM,BOLMUT–Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmut DR. Drs. Hi. Asripan Nani M,Si Menghadiri kegiatan Workshop Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang bertempat di aula kantor camat pinogaluman.
Dalam Sambutan Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh yang dibacakan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmut DR. Drs. Hi. Asripan Nani M,Si Menyapaikan bahwa diketahui bersama Bolmut merupakan wilayah perbatasan, dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, bolmut merupakan garfa terdepan dalan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi antara sulawesi utara dan gorontalo serta cermin bukti harga diri pembangunan di provinsi sulawesi utara. Karena itu, pemerintah daerah menjadikan kecamatan pinogaluman sebagai salah satu wilayah prioritas pembagunan daerah.
Disampikan bahwah kepada pemerintah provinsi sulawesi utara, bahwa sebgai kawasan lokpri kecamatan pinogaluman tentunya dihadapkan dengan berbagai keterbatasan infrastruktur sebagai penunjang pembagunan dalam berbagai aspek diantaranya:
Pertama, Belum ada akses jembatan yang menghubungkan desa busato kecamatan pinogaluman dengan desa buaata kecamatan atinggola kabupaten gorontalo utara.
Kedua, Terjadi abrasi pantai sepanjang 50 meter ke arah permukiman penduduk di desa buko utara dengan penigkatan rata rata 5 meter per tahun, memberikan potensi ancaman terhadap 127 unit rumah penduduk , sehingga diperlukan pembagunan pengaman pantai.
Ketiga, Pelayanan air bersih masing masing mengunakan sistem SPL, dimana 3.839 kk yang telah menikmati air bersih baru 700 kk, sehingga masih ada 3.139 kk yang belum terlayani air bersih.
Keempat, Belum ada bangunan pengaman tebing sungai diwilayah DAS andagile, agar pemukiman dan lahan perkebunan masyarakat terlindungi dari abrasi.
Kelima, Terdapat 1,166 hektar bangunan dan jaringan irigasi merupakan kewenagan provinsi sulawesi utara yang tidak terpelihara dengab baik, terdapat 320 hektar sawah yang tidak terlayani air irigiasi.
Keenam, Bagunan pasar rakyat belum memadai untuk menggerakan perkekonomian masyarakat.
Ketujuh, Terdapat Bangunan dan fasilitasi pendidkan yang belum memadai, diperlukan perbaikan bangunan dan fasilitas pendidikan agar pelayanan pendidikan dapat optimal.
Kedelapan, Terdapat 2 unit fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas buko dan puskesmas tuntung, perlu ditunjang dengan peralatan kesehatan yang lebih baik.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, Yang diwakili Oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (KBPPD) Provinsi Sulawesi Utara Ir. Djemi Gagola, M.Si, ME, Membuka secara resmi kegiatan Workshop Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Di kabupaten Bolmut.
Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang dibacakan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (KBPPD) Provinsi Sulawesi Utara Menyapaikan bahwa pembangunan diwilayah perbatasan memang harus selalu kita pandang tidak hanya dalam konteks pembangunan normal semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pihak swasta harus bersinergi bersama sama dalam mengoptimalkan segala potensi daerah, termaksud menyikapi dan mengsolusikan bebagai tantangan isu strategis, utamanya meyangkut aspek infrastruktur dasar ekonomi dan perdagangan sosial ketersediaan energi perhubungan, dan telekomunikasi serta pertahanan keamanan hukum.
Pemerintah provinsi sulawesi utara sendiri telah mengagendakan berbagai program agenda kerja strategis untuk pembagunan kawasan perbatasan, disamping itu, provinsi juga senatiasa bersinregi dengan pemerintah pusat guna keterpaduaan proses dan arah pembagunan.
Menjadi tantangan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan rencana dalam pembagunan di wilayah Perbatasan, harus mampu mengcover setiap aspek kebutuhan sesuai dengan karektrsitits daerah masing masing.
Turut Hadir Pimpinan OPD Bolmut, Pejabat TNI/Polri, Camat Pinogaluman Sangadi Sekecamatan pinogaluman, dan Peseta Workshop.(ram)
