Masyarakat Ogah Kritik Pemerintah Karena UU ITE

SUARASULUT.COM- Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik serta masukan terhadap kinerja pemerintah. Hal tersebut, menurut Jokowi, penting agar penyelenggara pemerintahan dapat memperbaiki kinerjanya.

“Masyarakat harus aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” kata Jokowi dalam peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI yang diatangkan melalui YouTube Ombudsman.

Di tengah perayaan Hari Pers Nasional, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga meminta agar media terus menyampaikan kritik pedas kepada istana. Menurut Pramono, kritik ibarat jamu untuk demokrasi yang lebih baik.

“Kita memerlukan kritik yang terbuka, pedas, dan kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun dengan lebih terarah dan benar,” kata politikus Partai Demorkasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Tuntutan untuk merevisi UU ITE telah digemakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), mulai dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ICJR, SAFEnet, KontraS, Elsam, dan masih banyak lagi. Tuntutan serupa juga datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyayangkan karena korban dari pasal karet semakin bertambah.

“Semakin banyak laporan dugaan pelanggaran HAM terkait UU ITE. Ini bukan teknis lapangan, tapi ini ada problem di UU ITE. Sebelum nambah korban banyak sebaiknya DPR dan pemerintah kembali mengevaluasi UU ITE ini lagi,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, kepada IDN Times beberapa saat lalu.(red/*)