Kata Pemerhati Sosial, Masyarakat Kecewa Dengan Kalimat “Bukan Lagi Jadi Unggulan”
SUARASULUT.COM, MANADO — Netizen saat ini disibukan dengan hasil debat publik ke 2, calon Gubenur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Pantauan lewat sosial media, salah satu yang menjadi sorotan terkait hasil komoditi yakni cengkeh yang saat ini tidak lagi menjadi produk unggulan di Sulut. Pernyataan yang dikatakan oleh paslon nomor urut 03, dimana cengkeh tidak lagi menjadi produk unggulan, menuai kritikan. “Kasihan para petani cengkeh di Sulut yang ternyata sudah tidak lagi menjadi unggulan. Ingat mayoritas waega sulut ada petani cengkeh, dan pula tenaga kerja (pemetik-red), ikut juga merasakan akan dampak naik atau turunnya harga cengkeh,” tulis Hengly Kawengian, warga Minahasa.
Hal lain juga dikatakan jika tidak masuk akal hasil panen cengkeh Sulut hanya 8000 Ton. “Kalau di Boltim itu hanya satu orang punya. Kalau cengkeh dengan kopra bukan lagi komuditi unggulan di Sulut, tolong jangan kecewakan petani. Seharusnya pemerintah menjadi pemberi semangat, jadi pemberi motivasi, dan mencari solusi agar para petani cengkeh dan kopra mendapatkan kesejahteraan dengan hasil panennya,” jelas Ang Damopolii, warga BMR.
Pemerhati sosial politik Drs Harun Mantauw memberikan tanggapan soal ini. Menurutnya, pernyataan paslon Calon Gubernur nomor urut 03, jika cengkeh sudah bukan komoditi unggulan sulut, pernyataan ini sangat kontradiktif dengan visi dan misi mereka saat memimpin pada 2015-2020. “Kala itu mereka berjanji akan mengembalikan kejayaan cengkeh sebagai komoditi unggulan di sulut, termasuk pala dan kopra. Tapi hasilnya lagi-lagi terjun bebas,” kata Harun, ketika berikan tanggapan Kamis 12 November 2020.
Lanjut Sekertaris Dewan Syarikat Islam Indonesia Sulut itu menjelaskan, lebih memperhatinkan lebih memperhatinkan ketika petahana mengatakan sudah bukan komoditi unggulan sulut. “Kalau rakyat sulut kecewa dengan pernyataan inj, saya malah mencurigai mungkin dibalik ini ada persekongkolan dengan dengan sejumlah oknum sebagai pengatur pasar nasional maupun internasional. Karena gubernur tidak bisa mengatur pasar, sehingga cengkeh, pala, dan kopra tidak bisa stabil alias naik turun dan hanya para oknum tertentu yang bisa mengendalikan dan mengatur pasar sama seperti pariwisata yang di Sulut,” tukas pemerhati sosial dan keagaaman di sulut ini. (Sandy)
