Penyaluran Bantuan Sembako Belum Sentuh Modayag Bersatu, DPRD Sorot Kinerja SKPD

SUARASULUT.COM,BOLTIM– Pada paripurna lalu pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, menyetujui pergeseran anggaran sekira Rp16 Miliar yang diusulkan Pemkab, untuk penanganan dampak Covid 19.

Tentunya setelah disetujui pergeseran anggaran, sudah menjadi tanggung jawab dari Pemkab untuk mengelola. Dana yang diperuntukan pengadaan sembako bagi warga Boltim yang terdampak Covid 19, sesungguhnya sudah mulai dilakukan penyaluran.

Namun demikian hingga saat ini realisasinya belum optimal bahkan khusus Kecamatan Modayag Bersatu (Modayag, Modayag Barat dan Mooat) hingga kini warga terdampak covid 19 belum terima bantuan.

Hal ini dikritisi DPRD Boltim, disampaikan Wakil Ketua DPRD Medy Lensun, sebelum pelaksanaan rapat paripurna tutup masa sidang pertama dan buka masa sidang kedua, Senin (4/05/2020).

Belum tersalurnya semua bantuan sembako bagi masyarakat Boltim, sebagai wakil rakyat, Lensun menyorot kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Bupati sudah turun lakukan sosialisasi pencegahan Covid 19 dan menyampaikan masyarakat akan terima sembako, tapi karena lambatnya kinerja SKPD mengakibatkan realisasi penyaluran bantuan belum optimal dan di perkirakan realisasinya baru sekira 50 persen dan paling dikeluhkan masyarakat ternyata Modayag bersatu hingga kini belum merasakan bantuan sembako dari Pemkab. Padahal kita ketahui jumlah penduduknya ada di kisaran 40 ribu. Artinya ini hampir setengah dari penduduk Boltim yang jumlahnya sekira 85 ribu,” tegas Lensun.

Selanjutnya dikatakan, DPRD akan turun lapangan melakukan peninjauan kendala hingga belum tersalurnya semua bantuan.”Kita akan turun lapangan dan selanjutnya memanggil Eksekutif guna mengevaluasi penyebab keterlambatan penyaluran sembako kepada masyarakat,” aku Lensun.

Pria yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Boltim ini mengatakan, DPRD juga akan melakukan evaluasi realisasi sembako yang menurut Pemkab jumlahnya ada sekira 900 ton.”Kita akan evaluasi sudah berapa stok tersedia, yang belum berapa terus realisasinya berapa dan belum terealisasi berapa,” aku Lensun.

Lanjut Lensun sorotan lain terhadap Dinas Sosial soal data penerima PKH dan BLT data dari Kementerian Sosial untuk Boltim ada sekira 4500 tetapi data yang ada baru sekira 3000-an, artinya data penerima masih ada kekurangan sekira 1000. Harusnya ini segera dituntaskan Dinsos, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat akan segera terwujud.”Pemkab sebagai pelaksana sebaiknya segera menyalurkan semua bantuan sembako ke masyarakat,” harap Lensun.(yudi)