Target Jadi Lumbung Pangan Nasional, DPRD Sulut Soroti Kesiapan Anggaran Pertanian Sulut
Seputarsulutnews.co,Manado – Rencana menjadikan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai salah satu lumbung pangan nasional mendapat perhatian Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Pricylia Rondo. Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah provinsi, khususnya terkait kejelasan alokasi anggaran Dinas Pertanian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Persoalan tersebut disampaikan Pricylia saat pembahasan Ranperda APBD Sulut 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Menurut Pricylia, status Sulut yang diproyeksikan sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus diikuti dengan perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai. Namun, ia mengaku belum menemukan rincian alokasi khusus untuk Dinas Pertanian dalam dokumen kebutuhan prioritas tahun anggaran 2027.
“Waktu RDP Komisi II dengan dinas terkait sekitar dua minggu lalu, kami berbincang dengan Dinas Pertanian. Informasi dari Kadis Pertanian, Sulut ini salah satu yang akan dijadikan lumbung pangan nasional. Nah, kalau berbicara lumbung pangan, tentu banyak hal yang harus disiapkan pemerintah provinsi,” kata Pricylia.
Politisi PDI Perjuangan yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Sulut itu menilai, kesiapan menjadi daerah penyangga pangan nasional perlu diterjemahkan melalui program konkret dan dukungan anggaran yang jelas.
Tak hanya menyoroti sektor pertanian, Pricylia juga meminta penjelasan mengenai tambahan anggaran sebesar Rp1,693 miliar pada Dinas Ketahanan Pangan untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Mempertanyakan secara spesifik penggunaan anggaran tersebut, termasuk apakah hanya diperuntukkan bagi pembagian beras atau mencakup program lainnya.
“Dapatkah dirinci soal CPPD ini, apakah hanya terkait pembagian beras atau hal lain? Kami ingat 6 Juli 2026 lalu saat rapat Banggar, target ketahanan pangan kita sampai 76 persen dan capaian Pemprov sudah 72 persen. Apakah dengan dipilihnya Sulut sebagai lumbung pangan nasional, kesiapan program kita akan jauh lebih oke,” tutur Pricylia, yang juga menjabat Ketua Pansus P3A DPRD Sulut.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa sebagian besar alokasi anggaran yang dibahas telah memiliki peruntukan sesuai ketentuan teknis maupun kewajiban pemerintah daerah.
Dipaparkan dari total anggaran sekitar Rp59 miliar, sebesar Rp13,29 miliar dialokasikan untuk ganti rugi. Kemudian, Rp19 miliar merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) infrastruktur jalan yang dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum sebagai bentuk kepatuhan dalam penganggaran.
Selain itu, terdapat alokasi untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp5 miliar, program PTDP Persampahan Rp3,3 miliar, Kesra Rp2,7 miliar, Kesbangpol, serta Dinas Kesehatan dan rumah sakit yang nilainya hampir Rp10 miliar.
“Jadi untuk kesehatan dan rumah sakit ini sudah tidak bisa diganggu lagi karena DAU yang ditentukan penggunaannya,” jelas Tahlis.
Terkait anggaran CPPD sebesar Rp1,693 miliar pada Dinas Ketahanan Pangan, Tahlis menegaskan bahwa penyediaan cadangan pangan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menghadapi situasi darurat yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan masyarakat.
Menurutnya, cadangan tersebut dapat dimanfaatkan ketika daerah menghadapi kondisi seperti paceklik maupun fenomena El Nino. Sementara dalam kondisi normal, cadangan pangan tidak dapat dikeluarkan begitu saja.
“CPPD ini menjadi kewajiban pemerintah daerah. Harapannya, kalau terjadi paceklik, El Nino, dan sebagainya, kita bisa mendistribusikan CPPD tersebut. Kalau kondisi normal tidak bisa dikeluarkan. Di kabupaten/kota juga wajib, dan untuk tingkat provinsi dialokasikan Rp1,693 miliar,” terangnya.
Setelah mendengarkan penjelasan TAPD, Pricylia mengapresiasi keterbukaan Sekprov Sulut. Meski demikian, ia meminta agar seluruh dokumen pendukung disampaikan secara lengkap dan terperinci agar pembahasan APBD 2027 dapat dilakukan secara menyeluruh.
Ditegaskan pembahasan anggaran tidak boleh hanya berfokus pada sejumlah tambahan alokasi, tetapi harus mencakup keseluruhan perencanaan belanja daerah, termasuk kesiapan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Kami minta dokumen yang lengkap dari Pak Sekprov agar pembahasan besok bisa lebih detail. Karena yang kita bahas ini bukan hanya soal tambahan ini saja, tapi keseluruhan APBD 2027 secara komprehensif,” pungkas Pricylia.(qy)
About The Author
