KPK Kumpulkan Kepala Daerah Sulut, Sektor Tanah dan Tata Ruang Jadi Alarm Bahaya
Seputarsulutnews.co, Minsel — Suasana serius menyelimuti Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, saat KPK RI menggelar rapat koordinasi besar bersama seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan strategis itu menjadi sinyal keras penguatan pengawasan terhadap sektor pertanahan dan tata ruang yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, hadir langsung dalam agenda tersebut dan ikut menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi bersama KPK RI dan pemerintah daerah lainnya di Sulawesi Utara.
Tak hanya bicara pengawasan, forum itu juga mendorong transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menekan potensi praktik birokrasi bermasalah.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang resmi diluncurkan sebagai langkah konkret membangun sistem tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng, Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, para kepala daerah se-Sulut, serta jajaran pejabat pertanahan dan tata ruang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Franky Donny Wongkar didampingi sejumlah pejabat strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, termasuk Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bapenda, dan Kepala BKAD.(***)
