Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara, Pemkab Sitaro Ini Mekanisme Diatur Kemensos RI

Seputarsulutnews.co, Sitaro – Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra mulai disalurkan pada tahun 2025, dengan mekanisme yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI.
Tentunya, dirancang agar bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan terintegrasi dengan kondisi sosial ekonomi terkini.

Dikutip dokumen resmi indikator bansos, penyaluran BLTS kini mengacu pada integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSEN) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terhubung ke Kartu Keluarga (KK). Sistem ini turut terhubung dengan perbankan, BPJS, OJK, hingga catatan aktivitas finansial lainnya.

Mekanisme Penyaluran BLTS Kesra Pusat 2025:

1. Verifikasi dan Validasi Data Terintegrasi

Data setiap penerima bantuan disinkronkan melalui:

Dukcapil
DTKSEN
Sistem perbankan Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN)
Sistem BI-Checking dan OJK
Data BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Validasi ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penerima ganda dan memastikan bantuan sesuai dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

2. Pemeriksaan Rekening dan Aktivitas Finansial

Penyaluran BLTS dilakukan melalui rekening aktif bank Himbara.

Namun pemerintah tetap memeriksa data rekening lainnya. Indikator finansial yang bisa menggugurkan bantuan antara lain:

Saldo rekening tinggi
Cicilan atau pinjaman konsumtif
Penggunaan paylater (ShopeePayLater, Lazada PayLater, dll)
Catatan kredit, pinjaman bank atau koperasi
Aktivitas perjudian online

Integrasi sistem OJK memungkinkan pemerintah melihat pola konsumsi yang dianggap menandakan kemampuan ekonomi lebih baik.

3. Aset dan Konsumsi Rumah Tangga

Penerima BLTS tidak boleh memiliki aset yang masuk kategori cukup mampu, seperti:

Rumah mewah
Tanah bersertifikat atas nama pribadi
Kendaraan bermotor aktif
Tagihan listrik tinggi

Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah rumah tangga masih masuk kategori rentan ekonomi.

4. Status Kepesertaan BPJS

Pemerintah memeriksa:

Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri kelas 1 dan 2
Peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif dengan upah di atas UMK

Status tersebut menunjukkan tingkat kemampuan finansial yang dapat mempengaruhi kelayakan menerima bantuan.

5. Status Pekerjaan

BLTS Kesra tidak dapat diberikan kepada:

ASN
TNI/Polri
Pegawai BUMN/BUMD
Pegawai bergaji tetap

Jika ditemukan masuk dalam DTKSEN, datanya akan dinonaktifkan.

Kriteria Wajib Penerima BLTS Kesra 2025

Rumah tangga kategori miskin berdasarkan Desil 1–5.
NIK valid, sinkron dengan KK, dan tidak ganda.
Tidak memiliki aset berlebih.
Tidak memiliki rekening dengan saldo besar.
Tidak terlibat dalam aktivitas finansial berisiko.
Bukan pegawai tetap atau ASN.
BPJS sesuai kelas penerima bantuan.
Masuk kategori miskin menurut pemutakhiran DTKSEN.

Dalam keterangannya, pemerintah menyebutkan bahwa penyaluran BLTS Kesra 2025 masih menggunakan data acuan penerima bansos tahun 2024 dari Kementerian Sosial.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa data tersebut bersifat sementara dan akan diperbarui melalui verifikasi ulang.

Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit, SKM melalui Kpala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Cosman Ambalao, mengingatkan masyarakat bahwa data yang digunakan pemerintah saat ini masih bersifat awal dan akan terus diperbaiki.

“Memang benar, BLTS Kesra tahun ini masih mengacu pada data penerima bansos 2024 dari Kementerian Sosial. Namun ke depan akan ada verifikasi kembali untuk pembaruan data, karena ada warga yang taraf hidupnya sudah naik dan perlu dikroscek lagi,” ujar Bupati Chyntia Ingrid Kalangit, SKM melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Cosman Ambalao.

Ambalao menegaskan bahwa verifikasi mendatang akan dilakukan secara langsung di lapangan.”Tim dari Dinas Sosial bersama pemerintah kampung akan turun langsung ke rumah warga penerima untuk mengecek kondisi sebenarnya. Supaya yang berhak tetap menerima, dan yang sudah mampu bisa digraduasi melalui Graduasi Mandiri dan Graduasi Sistem yang dikoordinasikan dengan pekerja sosial lapangan Kemensos” tambahnya.

Ambalao mengajak warga agar terbuka dan kooperatif dalam proses pengecekan data. Pemerintah menegaskan bahwa BLTS Kesra 2025 adalah program sementara dengan durasi 3 bulan. Masyarakat didorong untuk mandiri secara ekonomi, Bersedia graduasi bila ekonomi meningkat, Memberi kesempatan kepada rumah tangga lain yang lebih membutuhkan.(***)