6.748 THL Pemprov Sulut Terima Kontrak Kerja
Manado– Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey memyerahkan kontrak kerja bagi 6.748 Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk tahun anggaran 2023.
Penyerahan kontrak kerja diawali Sosialisasi Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Disiplin dan Kinerja dilaksanakan di aula Mapalus, Rabu (22/02/2023).
Kata Gubernur dalam arahannya mengatakan penyerahan kontrak sebagai jawaban kepastian.”Ini menjadi kepastian THL masih diperpanjang di lingkup Pemprov Sulut, walaupun sesuai aturan, THL di tahun 2023 harusnya tidak ada lagi. Karena ada kebijakan dari pusat untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya.
Gubernur menyampaikan alasan Pemprov masih mempertahankan THL.”Kita masih tetap menerima THL karena kita membutuhkan. Kegiatan masyarakat harus dijalankan,” tukasnya sembari merinci jumlah THL saat ini telah berkurang 760 orang dari jumlah sebelumnya sebanyak 7.508 orang.
Kepada THL masih melanjutkan kerja harus bersyukur. Untuk itu, apa yang saudara kerjakan harus lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan dapat ikut penerimaan CPNS.
Olly menyebutkan, sistem penerimaan CPNS, saat ini, sangat berbeda dengan yang lalu. “Kalau dulu jadi THL bisa diangkat PNS, tetapi sekarang prosesnya berbeda,” sebut Olly.
Gubernur juga mengingatkan sebagai THL tetap giat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kerja jangan malas-malas meski belum terikat penuh. Etika birokrasi harus dikedepankan pada saat bekerja, sama seperti ASN, karena ada kontrak yang ditanda tangani gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” tegas Olly.
Sebagai pekerja, THL dan ASN memiliki tupoksi sama, yang diberikan eselon II dan kepala unit. “Tupoksi yang sama ini harus dipahami. Karena perbedaan kalau ASN punya NIP sedangkan THL tidak. Untuk itu, bekerjalah sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tunjukkan loyalitas dan integritas, kejujuran dalam bekerja,” kata Olly.
Kelangsungan THL di lingkup Pemprov Sulut, kata Olly sepenuhnya ditanggung oleh APBD. Namun untuk nominalnya besarannya disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Di mana THL lulusan SMA dan S1 serta lamanya bekerja menjadi ukuran besaran honor yang diperoleh.
“Waktu lalu THL mendapatkan honor sama, dengan standar UMP (Upah Minimum Provinsi-red). Tetapi sekarang tidak demikian, kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan pusat,” pungkasnya.
Pada penyerahan kontrak kerja, Olly didampingi Sekretaris Provinsi Steve Kepel, sejumlah asisten dan Kepala BKD Provinsi Sulut, Clay J Dondokambey.(wal/*)
