Ini Tujuan Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Datangi Bolmut

Bolmut– Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. H. Depri Pontoh menerima kunjungan kerja Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertempat di Aula Kantor Bapelitbang Bolmut.

Diketahui, kunjungan kerja dijadwalkan selama 2 hari. Hari pertama dilaksanakan Rapat Koordinasi pembahasan perbatasan wilayah negara di Bolmut.

Bupati menyampaikan ucapan selamat datang “agu nai dopatai”, kepada Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam RI beserta rombongan

“Mudah-mudahan forum ini dapat membangun komitmen bersama sebagai upaya mencapai suatu sasaran program kerja secara terkoordinasi dan terpadu dalam optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara,” tegas Bupati.

Bolmut merupakan daerah otonom, lahir atas undang-undang nomor 10 tahun 2007. daerah ini memiliki luas 1.856,86 kilometer persegi atau 12,3% atas luas provinsi sulawesi utara, dengan panjang garis pantai 174 kilometer persegi. dan terbagi atas 6 kecamatan, 106 desa dan 1 kelurahan dengan jumlah penduduk 83.743 jiwa.

Kata Bupati, Bolmut merupakan salahsatu dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, dimana secara geografis berada di kawasan perbatasan Sulut dan Gorontalo. Hingga Bolmut merupakan garda terdepan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi antara Sulut dan Gorontalo serta cermin bukti harga diri pembangunan di Provinsi Sulut.

Disamping ketersediaan berbagai potensi daerah yang ada, pertumbuhan ekonomi Bolmuy juga ditunjang hadirnya investasi di daerah berupa, proyek strategis nasional pembangunan PLTU Binjeita dengan kapasitas 2 x 50 mega watt, serta proyek pengembangan sapi potong melalui kerjasama antara kementerian perencanaan pembangunan Nasional RI, kementerian Pertanian RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, juga kerjasama Universitas Sam Ratulangi Manado, Central Queensland University, dan Trade and Investment Queensland, Government of Queensland Concerning, tentang kemitraan triple helix.

Lanjut Bupati, sebagai daerah perbatasan, memiliki satu kecamatan merupakan daerah lokasi prioritas (LOKPRI) berdasarkan peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, Kecamatan Pinogaluman ditetapkan kawasan perbatasan negara di perbatasan laut. dan ditetapkan pula lokasi prioritas nasional (LOKPRI) sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020–2024.

Pulau bongkil atau disebut juga pulau bangkit merupakan pulau terluar indonesia yang terletak di laut sulawesi dan berbatasan langsung dengan negara filipina, pulau ini berada pada koordinat 01 02’ 35” (nol satu derajat, nol dua menit, tiga puluh lima detik) lintang utara dan 123 06’ 21” (123 derajat, nol enam menit, dua puluh satu detik) bujur timur. dengan luas 67.303 meter persegi.

Infrastruktur di pulau Bongkil dapat dikatakan sangat minim, hanya terdapat Mercusuar dan bangunan MCK dibangun oleh pemerintah daerah pada tahun 2012 diperuntukan untuk masyarakat nelayan dan petugas patroli sering singgah di pulau ini.

“Namun pasca dicabutnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan patroli laut, sehingga berdampak pada maraknya pengeboman ikan merusak terumbu karang disekitarnya. akibatnya sudah sangat jarang dijumpai nelayan menangkap ikan dan singgah di Pulau ini,” kata Bupati.

Bupati juga menyampaikan beberapa kendala dan permasalahan Pembangunan Daerah pada kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) pulau Bongkil, dan lokasi prioritas (LOKPRI) Pinogaluman.

Diantaranya kata Bupati keterbatasan anggaran penanganan kawasan LOKPRI;
terdapat ancaman potensi bencana (abrasi pantai, abrasi sungai, banjir dan longsor);
belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan;
belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan;
infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai;
masih rendahnya akses aman dan layak terhadap air bersih dan sanitasi;
belum adanya sentra dan pusat perdagangan yang bersifat permanen;
masih rendahnya produktifitas pertanian;
masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap dan budidaya; dan
adanya pemboman ikan di wilayah sekitar pulau bongkil.(ione)