Sulit Dihubungi hingga Tak Hadir Rapat, Wakil Ketua DPRD Sulut Tegur Kepala SKPD
Seputarsulutnews.co, Manado – Sikap sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Sulut, Roy Anter. Ia mempertanyakan minimnya kehadiran kepala perangkat daerah serta sulitnya membangun komunikasi dengan sejumlah pejabat tersebut dalam proses pembahasan anggaran daerah.
Sorotan itu disampaikan Roy Anter dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Anter menekankan bahwa kehadiran langsung kepala perangkat daerah sangat diperlukan, terutama ketika membahas APBD induk yang akan menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah selama satu tahun anggaran.
Menurutnya, meskipun pembahasan telah dilakukan pada tahap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), masih terdapat kemungkinan sejumlah hal penting yang perlu diklarifikasi oleh masing-masing organisasi perangkat daerah.
“Kepala perangkat daerah hadir ya. Kalaupun ini sudah dibahas di PPAS, mungkin ada saja yang terlewatkan. Besok tetap dihadirkan kepala perangkat daerah,” tegas Roy Anter.
Kemudian mempertanyakan perhatian sejumlah pimpinan perangkat daerah terhadap penyusunan APBD 2027. Anter menilai, rendahnya kehadiran dalam pembahasan serta sulitnya komunikasi dengan kepala dinas dan kepala badan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Ini menjadi pertanyaan besar ketika anggaran untuk tahun 2027 tidak ada perhatian dari kepala perangkat daerah. Banyak juga kepala perangkat daerah, kepala badan, kalau ditelepon tidak mau angkat,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut turut mendapat respons dari Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen. Ia menyetujui permintaan agar seluruh pimpinan SKPD dihadirkan dalam kelanjutan pembahasan APBD pada hari berikutnya.
Silangen bahkan mengingatkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut agar memperhatikan etika komunikasi jajaran pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, terutama dalam membangun hubungan kerja dengan lembaga legislatif.
Ia menyinggung pengalaman ketika Wakil Ketua DPRD Sulut mengalami kesulitan berkomunikasi dengan pimpinan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Itulah Pak Sekprov, anak buahnya tolong diperbaiki etikanya. Besok hadir semua, saya setuju hadir semua,” tegas Silangen.
Pernyataan Ketua DPRD tersebut sekaligus menegaskan persetujuan agar seluruh kepala perangkat daerah hadir dalam rapat lanjutan, sehingga pembahasan APBD 2027 dapat berlangsung dengan melibatkan langsung pejabat yang bertanggung jawab terhadap program dan anggaran masing-masing.
Setelah menyampaikan arahan tersebut, Fransiscus Andi Silangen mengetuk palu sebagai tanda rapat diskorsing untuk dilanjutkan pada agenda berikutnya.(qy)
About The Author
