Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Prioritas, Pansus DPRD Sulut Kebut Pembahasan Ranperda
Seputarsulutnews.co,Manado – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) memasuki tahap akhir. Hingga Senin (9/11/2026), progres pembahasan regulasi tersebut telah mencapai lebih dari 90 persen.
Ketua Pansus P3A DPRD Sulut, Pricylia Rondo, mengungkapkan bahwa dari total 100 pasal yang direncanakan, pembahasan kini telah mencapai pasal 89 pada bab keenam.
Hal itu disampaikannya seusai rapat pembahasan bersama sejumlah instansi terkait yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Sulut.
“Sampai dengan hari ini kira-kira sudah hampir rampung 90 persen lebih kita menyelesaikan bab demi bab serta pasal demi pasal,” ujar Rondo.
Menurutnya, percepatan pembahasan dilakukan untuk memenuhi batas waktu atau time limit yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait. Karena itu, Pansus menjadwalkan pembahasan secara intensif setiap pekan agar seluruh substansi Ranperda dapat diselesaikan sesuai target.
Selain melanjutkan pembahasan di tingkat daerah, Pansus juga mengagendakan koordinasi langsung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) pada pekan berjalan.
Rondo menjelaskan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi tersebut. Pansus berencana mengundang para pemangku kepentingan dari kabupaten dan kota untuk memberikan masukan terhadap substansi Ranperda.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan aturan yang disusun mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan perempuan dan anak di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Terkait komitmen penyelesaian regulasi, Rondo mengapresiasi keterlibatan instansi pemerintah yang selama ini mengikuti proses pembahasan. Ia menyebut, kehadiran dan partisipasi dinas-dinas terkait menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran pembahasan.
“Puji Tuhan, selama hampir enam kali kita mengadakan pertemuan, dinas-dinas terkait semuanya hadir dan mempunyai komitmen bersama untuk satu tujuan yang baik dalam pembahasan Ranperda ini,” tambah Rondo, didampingi Sekretaris Pansus P3A, Hillary Tuwo.
Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap Ranperda P3A dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak di Sulawesi Utara.
juga berharap regulasi tersebut mampu menjawab berbagai hambatan yang selama ini muncul dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, termasuk persoalan yang belum terselesaikan pada periode-periode sebelumnya.
Dengan hampir rampungnya pembahasan, Pansus berharap Ranperda tersebut dapat segera dituntaskan, disahkan, dan selanjutnya diimplementasikan secara optimal demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan saya, keberadaan regulasi tersebut nantinya dapat menjawab berbagai hambatan yang sebelumnya sempat menemui kendala pada periode-periode terdahulu. Dengan demikian, payung hukum perlindungan perempuan dan anak di daerah ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara optimal,” pungkasnya.(qy)
About The Author
