38 Wilayah Low Signal, 17 Blankspot: Sangihe Minta Pemerintah Pusat Percepat Pemerataan Jaringan
Seputarsulutnews.co, Sangihe – Kesenjangan akses komunikasi masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebanyak 38 wilayah tercatat mengalami low signal, sementara 17 wilayah lainnya masih berada dalam kondisi blankspot.
Persoalan tersebut dibawa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama pimpinan DPRD saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Manado, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang bagi Pemkab dan DPRD Sangihe untuk menyampaikan langsung kondisi jaringan telekomunikasi sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat melalui Balmon dalam mempercepat penanganan wilayah yang belum terlayani secara optimal.
Kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi berbasis digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi terhadap wilayah yang mengalami gangguan dan keterbatasan jaringan tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong agar masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh akses telekomunikasi yang memadai.
Data mengenai wilayah low signal dan blankspot telah kami inventarisasi sebagai dasar untuk dilakukan penanganan secara bertahap,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe turut memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah.
Konektivitas digital dinilai semakin penting, bukan hanya sebagai kebutuhan komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari penunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemkab berharap Balmon Kelas I Manado dapat berkontribusi sesuai kewenangannya, termasuk melalui koordinasi, pemetaan kondisi spektrum dan jaringan, serta mendorong keterlibatan operator telekomunikasi dalam menangani wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan.
Pemkab Sangihe juga akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Balmon, BAKTI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan penyelenggara telekomunikasi.
Targetnya jelas, 38 wilayah low signal dan 17 blankspot tidak berhenti sebagai data, tetapi menjadi daftar prioritas yang ditangani secara bertahap.
Bagi daerah kepulauan seperti Sangihe, pemerataan konektivitas bukan sekadar pembangunan infrastruktur digital, melainkan bagian dari upaya membuka akses masyarakat terhadap pelayanan publik, informasi dan peluang ekonomi.(***)
