Amir Liputo Angkat Keluhan Warga di Paripurna DPRD Sulut, Harga Rica Jadi Sorotan
Seputarsulutnews.co, Manado— Sejumlah persoalan yang tengah dirasakan masyarakat Sulawesi Utara menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (14/9/2026). Anggota DPRD Sulut, H Amir Liputo, SH, meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat menangani persoalan yang dinilai membutuhkan respons segera.
Hal tersebut disampaikan Amir saat mengikuti agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut. Sorotan tersebut disampaikan di hadapan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus dan Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen.
Menurut Amir, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh tahapan perubahan APBD 2026 semakin terbatas. Karena itu, ia mendorong DPRD bersama Pemprov Sulut mempercepat pembahasan agar program yang telah direncanakan tidak terkendala persoalan waktu.
Ia mengingatkan, perubahan APBD tersebut mencakup tambahan belanja sekitar Rp191 miliar dan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp63 miliar. Setelah pembahasan di daerah, masih terdapat tahapan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri yang juga membutuhkan waktu.
“Waktu kita sangat sempit. Pekan depan ada agenda HUT Provinsi, kemudian evaluasi Kemendagri biasanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan,” kata Amir.
Ia menilai keterlambatan pengesahan APBD Perubahan dapat berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan pemerintah, terutama pekerjaan infrastruktur yang berada di wilayah kepulauan.
Karena itu, Amir mengusulkan agar pembahasan Ranperda Perubahan APBD dilakukan secara efektif dan tidak berlarut-larut.
“Kita selesaikan pembahasan anggaran ini dalam sehari dua hari agar jadwal tetap terkejar,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Amir turut membawa keluhan masyarakat terkait tingginya harga cabai rawit atau rica. Ia menyebut komoditas yang menjadi bagian penting dari konsumsi masyarakat Sulawesi Utara tersebut sempat mengalami lonjakan harga hingga sekitar Rp200 ribu per kilogram.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera direspons pemerintah melalui langkah intervensi pasar. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk melaksanakan operasi pasar.
“Orang Sulawesi Utara kalau tidak makan rica, bukan orang Sulut. Ini kejadian luar biasa. Mohon dengan sangat ada operasi pasar khusus untuk menekan harga ini,” ujarnya.
Amir juga membandingkan kondisi harga cabai di Sulawesi Utara dengan sejumlah daerah lain. Ia menyebut harga cabai di Makassar masih berada di bawah Rp100 ribu per kilogram.
Menurutnya, operasi pasar dapat menjadi salah satu langkah jangka pendek untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas pangan strategis.
Tak berhenti pada persoalan pangan dan anggaran, Amir juga menyinggung kondisi keamanan di Kota Manado. Ia meminta perhatian pemerintah dan aparat terkait terhadap maraknya kasus yang melibatkan penggunaan senjata tajam.
Persoalan lain yang turut disorot adalah antrean dan ketersediaan BBM di sejumlah wilayah. Amir menyebut kelangkaan BBM, termasuk Pertalite dan Solar, mulai dikeluhkan masyarakat di beberapa kawasan Bolaang Mongondow, wilayah kepulauan hingga Kota Manado.
Ia berharap persoalan tersebut mendapat penanganan lintas sektor sehingga tidak semakin membebani masyarakat.
Bagi Amir, tiga persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah daerah mengambil langkah cepat dan terukur. Ia menilai kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai target.
Ia pun mendorong sinergi antara DPRD dan Pemprov Sulut diperkuat agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.(qy)
