Seputarsulutnews.co, Manado — Usulan anggaran bantuan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Sulawesi Utara untuk Tahun Anggaran 2027 menuai sorotan tajam DPRD Sulut. Hampir seluruh titik kegiatan dalam usulan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah (Perkimtan) tercatat dengan pagu yang sama, Rp400 juta.
Kondisi tersebut membuat Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mempertanyakan kualitas data menjadi dasar pengusulan anggaran tersebut.
Sorotan itu disampaikan Royke saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Dinas Perkimtan Sulut, Jumat (7/8/2026).
Politisi Fraksi Demokrat itu menilai penyusunan anggaran tidak semestinya dilakukan dengan pola seragam, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, setiap usulan kegiatan harus memiliki data pendukung yang jelas, lengkap, dan dapat di pertanggungjawabkan. Dengan demikian, besaran anggaran diajukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Royke bahkan mempertanyakan dasar penetapan angka Rp400 juta yang muncul hampir di setiap titik kegiatan.”Harusnya data itu lengkap, apalagi kita sekarang kan ada efisiensi,” tegas Royke.
Kemudian menyoroti pola penganggaran yang dinilainya terlalu sederhana karena seluruh kegiatan seolah mendapat perlakuan yang sama.
“Ini semua dipukul rata Rp400 juta. Ini tahu ini duit cukup kayaknya,” ujar Royke.
Pernyataan tersebut menjadi catatan keras dalam pembahasan usulan PSU Sulut 2027. DPRD menilai kualitas data menjadi salah satu faktor penting sebelum anggaran dibahas lebih jauh, terutama ketika pemerintah daerah dituntut semakin selektif dalam mengalokasikan belanja.
Persoalan bukan semata pada angka Rp400 juta per titik, tetapi pada dasar perhitungan dan kelengkapan data yang digunakan untuk menentukan angka tersebut.(***)
