Penguatan peran Bank SulutGo (BSG) sebagai bank pembangunan daerah menjadi salah satu fokus pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rapat bersama jajaran direksi dan komisaris BSG di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai usulan penyertaan modal sebesar Rp30 miliar yang masuk dalam rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Ketua dan anggota Banggar menilai setiap rencana penyertaan modal daerah harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja perusahaan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian fiskal yang berdampak pada kemampuan keuangan daerah.
Anggota Banggar DPRD Sulut, Vonny Paat, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar menjadi prioritas pembangunan. Karena itu, pihaknya meminta manajemen BSG memaparkan dasar pengajuan tambahan modal, proyeksi pengembangannya, serta dampak yang akan diperoleh pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
Menurut Vonny, penyertaan modal harus mampu memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan bank sekaligus meningkatkan kontribusi BSG terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Banggar Toni Supit memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi operasional BSG. Ia menyoroti pentingnya pembenahan berbagai persoalan yang muncul di sejumlah kantor cabang, termasuk meningkatnya kredit bermasalah yang dinilai dapat memengaruhi performa bank secara keseluruhan.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan penambahan modal mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah provinsi masih menghadapi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang cukup besar, mulai dari pemeliharaan jalan hingga penanganan titik-titik rawan longsor.
Selain itu, Toni mendorong agar BSG semakin memperkuat fungsi intermediasinya melalui peningkatan pembiayaan bagi sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan pelaku usaha mikro. Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan bank daerah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Dalam rapat itu, Toni turut meminta adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta berbagai kebijakan internal perusahaan agar tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Utama BSG Revino Pepah menjelaskan bahwa kondisi kesehatan bank secara umum masih berada dalam kategori aman. Ia mengakui terdapat peningkatan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), namun angkanya masih berada di kisaran 3,9 persen, di bawah ambang batas regulasi sebesar 5 persen.
Revino menerangkan bahwa kenaikan NPL terutama berasal dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada segmen mikro dan super mikro, khususnya di wilayah Gorontalo. Menurutnya, karakteristik pembiayaan pada sektor tersebut memang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding kredit konsumtif.
Ia juga menjelaskan bahwa kuota penyaluran KUR yang diterima BSG dari pemerintah pusat relatif terbatas, yakni sekitar Rp160 miliar pada tahun ini. Dana pokok pembiayaan seluruhnya berasal dari likuiditas internal BSG, sedangkan pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga masyarakat memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang lebih ringan.
Manajemen BSG, lanjut Revino, terus melakukan berbagai langkah perbaikan guna menekan angka kredit bermasalah melalui penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas pengawasan kredit, serta optimalisasi proses penagihan agar rasio NPL dapat kembali menurun.
Banggar DPRD Sulut menegaskan bahwa seluruh masukan dan penjelasan yang disampaikan dalam rapat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. DPRD berharap setiap kebijakan yang diambil nantinya mampu menjaga keseimbangan antara penguatan Bank SulutGo sebagai aset strategis daerah dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Sulawesi Utara.(***/qy)
