Wali Kota Manado Turun Tangan, Temukan Data Warga Tak Jelas dan Potensi Temuan BPK
Seputarsulutnews.co, Manado– Satu per satu persoalan data warga dibongkar di depan publik. Wali Kota Manado Andrei Angouw bahkan turun langsung memeriksa data penduduk yang dinilai tidak jelas, mulai dari status pekerjaan hingga alamat domisili yang berpotensi membuat bantuan sosial salah sasaran dan menyeret pemerintah pada temuan audit.
Momen itu terjadi dalam kegiatan Pemutakhiran Data ManadoHub yang digelar Dinas Kominfo Kota Manado, dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan pendataan mulai dari camat, lurah, ketua lingkungan hingga operator lapangan.
Dalam sesi dialog yang berlangsung intens, Andrei mempertanyakan sejumlah data warga yang masih menyisakan banyak tanda tanya.
Menegaskan bahwa kesalahan pendataan sekecil apa pun dapat berujung pada kebijakan yang keliru dan kerugian bagi pemerintah daerah.
Sorotan terbesar tertuju pada data penerima bantuan sosial. Andrei meminta seluruh jajaran memastikan setiap warga yang tercatat benar-benar memenuhi syarat dan sesuai kondisi aktual di lapangan.
Tak berhenti di situ, persoalan warga yang telah pindah keluar daerah namun masih tercatat sebagai penduduk Manado juga menjadi alarm serius.
Menurutnya, kondisi tersebut berisiko menimbulkan persoalan hukum administrasi dan dapat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan apabila anggaran daerah digunakan tidak sesuai peruntukan.
“Data harus benar-benar bersih dan valid,” menjadi pesan utama yang mengemuka dalam forum tersebut.
Andrei juga menyoroti masih adanya warga yang terlambat atau bahkan belum masuk dalam sistem pendataan sejak lahir. Akibatnya, ketika muncul kebutuhan pelayanan publik atau program bantuan, proses verifikasi menjadi panjang dan rumit karena data dasar tidak tersedia.
Berbagai persoalan yang terungkap dalam evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan bukan sekadar urusan administrasi.
Data yang bermasalah dapat memengaruhi program lintas instansi, mulai dari ManadoHub, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga Dinas Tenaga Kerja.
Karena itu, Pemerintah Kota Manado kini memperketat proses verifikasi dan pembaruan data agar setiap kebijakan, program bantuan, serta pelayanan publik benar-benar didasarkan pada kondisi warga yang sebenarnya.(***)
