Massa Menuntut WPR dan IPR, Gubernur Sulut Naik ke Mobil Aksi dan Bicara Terbuka
Seputarsulutnews.co,Manado– Di tengah gelombang tuntutan soal tambang rakyat dan nasib petani, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus memilih menghadapi massa secara langsung, berdialog, lalu berdiri di atas mobil aksi untuk menyampaikan jawabannya kepada publik.
Pemandangan berbeda terjadi di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (25/6/2026). Saat ratusan massa Koalisi Mapalus Pendukung Prabowo-Gibran mendatangi kantor gubernur membawa berbagai aspirasi, Gubernur Yulius Selvanus tidak hanya menerima mereka, tetapi juga membuka ruang dialog secara langsung.
Sekitar 20 perwakilan massa dipersilakan masuk ke ruang rapat untuk menyampaikan tuntutan dan harapan masyarakat secara terbuka.
Pertemuan berlangsung intens dengan pembahasan sejumlah isu strategis, terutama menyangkut pertambangan rakyat dan penguatan sektor pertanian.
Namun yang menarik perhatian peserta aksi adalah langkah Gubernur setelah dialog berlangsung.
Yulius kembali menemui seluruh massa di halaman kantor gubernur dan menyampaikan penjelasan langsung dari atas kendaraan operasional yang digunakan peserta aksi.
Langkah itu disambut antusias karena seluruh peserta dapat mendengar secara langsung sikap pemerintah terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan.
Di hadapan massa, Yulius juga membeberkan sejumlah capaian pembangunan Sulawesi Utara, termasuk keberhasilan daerah ini menjadi yang terbaik di Pulau Sulawesi dalam menekan angka stunting.
Tak hanya itu, mengungkapkan berbagai dukungan pemerintah pusat yang telah mengalir ke Sulut, mulai dari pengembangan 15 ribu hektare sawah, bantuan benih jagung untuk 15 ribu hektare lahan hingga distribusi bibit kelapa bagi petani.
Terkait aspirasi yang paling banyak disuarakan massa, yakni percepatan WPR dan IPR, Yulius memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Gubernur menegaskan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah pusat terus dilakukan agar legalisasi pertambangan rakyat dapat segera terwujud.
Bagi para penambang, langkah tersebut dinilai penting karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan usaha, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Setelah mendapatkan penjelasan langsung dari gubernur, aksi yang berlangsung sejak siang hari berakhir dalam suasana kondusif. Massa membubarkan diri secara tertib usai menyampaikan dan mendengarkan aspirasi secara terbuka.(***)
