Tak Mau Warga Tinggal di Lingkungan Kumuh, Pemkab Bolmong Siapkan Langkah Besar 2026
Seputarsulutnews.co, Bolmong — Persoalan kawasan kumuh di Bolaang Mongondow kini tak lagi dipandang sebagai masalah biasa. Pemerintah daerah mulai mengambil langkah serius dengan menggerakkan empat kekuatan sekaligus untuk mengubah wajah permukiman masyarakat menuju lingkungan yang lebih manusiawi.
Keseriusan itu ditandai lewat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen RP2KPKPK Tahun 2026, yang resmi dibuka Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow, Abdullah Mokoginta, di Kantor Bappeda Bolmong.
FGD tersebut menjadi momentum penting untuk merancang strategi besar pencegahan sekaligus peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerah.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan lahirnya kawasan hunian yang tidak hanya layak ditempati, tetapi juga sehat, aman, tertata, terjangkau, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di hadapan peserta forum, Abdullah Mokoginta menekankan bahwa penyelesaian kawasan kumuh tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja.
Menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor melalui empat pilar pembangunan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Pengentasan kawasan kumuh bukan hanya tugas pemerintah semata. Harus ada kolaborasi bersama,” ujar Abdullah.
Tak hanya itu, Sekda juga mendorong perubahan paradigma pembangunan yang selama ini terlalu fokus pada fisik bangunan.
Menilai pendekatan baru harus menyentuh sisi sosial dan ekonomi warga agar perubahan yang dibangun tidak bersifat sementara.
Forum strategis ini turut dihadiri unsur Dinas Perkim, Bappeda, DLH, serta para camat se-Bolaang Mongondow.
Pemkab berharap hasil FGD mampu melahirkan dokumen RP2KPKPK yang solid sebagai arah kebijakan utama dalam menekan kawasan kumuh dan menciptakan kualitas permukiman yang lebih baik pada 2026 mendatang.(***)
