Boltim Gaspol Reformasi Tata Ruang, Oskar Manoppo Teken Pakta Antikorupsi Bersama KPK
Seputarsulutnews.co, Boltim — Upaya memperkuat transparansi pemerintahan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bupati Oskar Manoppo menghadiri langsung Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama KPK RI bersama pemerintah daerah se-Sulawesi Utara yang berlangsung di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, KPK RI, serta Kementerian ATR/BPN dalam satu agenda besar memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang bersih dari praktik korupsi.
Dalam kegiatan itu, seluruh kepala daerah di Sulut menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah di bawah supervisi KPK RI.
Bupati Oskar Manoppo mengatakan, pembenahan sektor pertanahan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Transformasi pelayanan pertanahan harus menjadi fondasi pemerintahan yang bersih dan mampu mendorong penguatan ekonomi daerah,” tegasnya.
Kesepakatan tersebut akan diwujudkan melalui sembilan program prioritas, mulai dari integrasi Nomor Identitas Bidang dan Nomor Objek Pajak, percepatan pendaftaran tanah, sinkronisasi layanan pertanahan dengan MPP, hingga penguatan reforma agraria.
Tak hanya itu, percepatan penyusunan RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS juga menjadi perhatian penting guna membuka peluang investasi yang lebih tertata dan transparan.
Pemerintah Kabupaten Boltim menilai penguatan sistem pertanahan dan tata ruang dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan potensi penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Melalui komitmen tersebut, Pemkab Boltim berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, pelayanan publik yang efisien, dan iklim investasi yang sehat demi mendorong kesejahteraan masyarakat.(***)
