Bukan Lagi Batasi Anak, Pemprov Sulut Fokus Cetak Generasi Unggul dari Keluarga
Seputarsulutnews.co, Manado– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menggeser arah kebijakan kependudukan dari sekadar mengendalikan kelahiran menjadi strategi besar mencetak generasi unggul demi merebut peluang emas bonus demografi 2045.
Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus mulai menyelaraskan orientasi kebijakan kependudukan daerah melalui transformasi Program Bangga Kencana.
Program yang sebelumnya identik dengan pengendalian jumlah penduduk kini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menghadapi momentum bonus demografi.
Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, menegaskan bahwa pembangunan keluarga menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi masa depan yang sehat dan kompetitif.
“Dari keluarga yang kuat, lahir generasi masa depan yang akan menentukan arah pembangunan daerah,” ujar Mailangkay saat membuka Rakorda Bangga Kencana 2026.
Transformasi ini sejalan dengan kebijakan nasional melalui BKKBN. Inspektur Utama BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, menyebut pendekatan Bangga Kencana kini mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari remaja, pranikah, kehamilan hingga lansia.
Di sisi lain, Pemprov Sulut masih menghadapi sejumlah tantangan krusial. Angka stunting tercatat 20,8 persen, sementara angka kelahiran remaja mencapai 33,2 per 1.000 perempuan. Adapun Total Fertility Rate (TFR) berada di angka 2,04 yang dinilai ideal untuk menjaga keseimbangan populasi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengintegrasikan 30 indikator pembangunan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah sejak 2025.
Mailangkay juga menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan reproduksi hingga wilayah kepulauan serta optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Kita tidak boleh lengah. Persoalan kependudukan hari ini akan menentukan kualitas pembangunan di masa depan,” tegasnya.
Program GenRe dan PIK-R turut diperkuat sebagai benteng bagi remaja agar tetap produktif dan terhindar dari risiko sosial.
Rakorda ini diharapkan menjadi titik balik penanganan isu kependudukan di Sulut, dengan fokus pada solusi nyata di lapangan, mulai dari pencegahan stunting hingga peningkatan kualitas keluarga secara menyeluruh.(***)
