Internet Pemprov Sulut “Kacau Balau”, DPRD: Layanan Publik Terancam Lumpuh
MANADO– Kinerja infrastruktur digital Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali diguncang kritik keras DPRD karena dinilai bukan hanya buruk, tetapi sudah mengancam jalannya layanan publik vital termasuk sektor kesehatan.
Rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulut 2025 di Gedung Cengkih, Senin (13/4/2026), berlangsung panas setelah Anggota DPRD Sulut Louis Schramm melontarkan kritik keras terhadap sejumlah SKPD yang dinilai tidak maksimal.
Sorotan utama tertuju pada buruknya infrastruktur digital pemerintahan, terutama kualitas internet yang disebut sangat memprihatinkan, bahkan di lingkungan Gedung DPRD sendiri.
Schramm menegaskan persoalan internet bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan hambatan serius pelayanan publik.
“Di saat rumah sakit daerah harus berkomunikasi dengan rumah sakit rujukan di Jakarta untuk koordinasi operasi, itu tidak bisa dijalankan karena internet bermasalah,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut kondisi internet di lingkup Pemprov seperti “tidak jelas” dan tidak konsisten dalam pengelolaan.
Sebagai solusi, Schramm mengusulkan agar pengelolaan internet dikembalikan ke masing-masing SKPD demi transparansi dan menghindari temuan berulang.
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan masalah dalam seleksi Paskibraka yang disebut rawan nepotisme, serta kondisi fasilitas kantor Satpol PP yang dinilai memprihatinkan hingga disebut seperti “lokasi syuting film horor”.
Kritik juga diarahkan pada keterbatasan anggaran Biro Hukum untuk konsultasi ke Kemendagri, serta peringatan agar efisiensi di Biro Adpim tidak menghilangkan fungsi protokoler Gubernur.
Puncak kritik ditujukan kepada Bappeda Sulut terkait aspirasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dinilai sering tidak terealisasi di lapangan.
“Kami turun reses menjanjikan pembangunan kepada masyarakat, tapi saat pelaksanaan justru tidak ada,” ujar Schramm.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh SKPD menjadikan evaluasi ini sebagai momentum perbaikan kinerja demi masyarakat Sulawesi Utara.(***)
