Kadis Kominfo Halut, Tepis Pernyataan “Liar” Kepala Samsat Tobelo..!!
HALMAHERA UTARA – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Halmahera Utara menepis pernyataan Kepala UPTD Samsat Tobelo, Mariyanto Ilyas, di salah satu media yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tidak mendukung kinerja – kinerja UPTD Samsat untuk menggenjot pendapatan pajak Daerah.
Senin (30/10/2023) Kadis Kominfo menegaskan , tidak benar kalau pemerintah kabupaten Halmahera Utara tidak membantu UPTD Samsat Tobelo dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara melalui Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Pemda Halut.
Pada Prinsipnya, jika berbicara pajak pemda Halut sebagai wajib pajak sebelumnya sangat taat membayar pajak. Hanya saja sepanjang Tahun 2023 ini, ada yang menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, belum di lunasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar kurang lebih, berkisar Rp 50 Milyar.
“DBH saja belum di lunasi oleh Pemerintah Provinsi. Pada prinsipnya ini berbicara antara hak dan kewajiban. Itu yang harus disadari oleh pihak UPTD Samsat Tobelo,” ungkap Kadis.
Lanjutnya mengatakan, terkait pajak kendaraan dinas, seharusnya ada koordinasi yang baik antara UPTD Samsat Tobelo, dengan Bagian Aset Pemda Halut terkait nilai objek pajak dan jumlah kendaraan, namun itu tidak dilakukan. Dan kemudian memberikan statement liar ke publik.
“Ini kan keliru,” singkat Kadis.
Menurutnya harusnya ada koordinasi yang baik, dan kemudian saling mensikron data kendaraan dengan pihak aset Pemda Halut. Sehingga tau persis jumlah kendaraan dinas yang ada, dan yang sudah melakukan pemutihan.
“Harusnya pihak UPTD Samsat Tobelo, pro aktif untuk saling koordinasi serta komunikasi intens. Agar datanya up date,” pungkasnya.
Selebihnya dirinya berharap, Pemerintah Provinsi Maluku juga harus menyelsaikan kewajibannya yaitu melunasi DBH.
“Jangan hanya kejar hak, tetapi kewajibanpun harus tetap dilaksanakan, ” Tutupnya (Oke).
