Kotamobagu – Menjaga ketersediaan pangan di wilayah Kotamobagu, terobosan dilakukan kemandirian pangan, dalam artian Kotamobagu harus mampu menyediakan produksi pangan bagi kebutuhan masyarakat di Kotamobagu dan meminimalisir bahkan menghilangkan ketergantungan bahan pangan dari daerah lain.
Menyikapi ini, DPRD Kotamobagu menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Bapemperda DPRD Kotamobagu Selasa (5/04/2022) memulai melakukan pembahasan Ranperda LP2B bersama mitra kerja di ruangan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kotamobagu.
Pembahasan dipimpian Ketua Bapemperda, Anugerah Beggie Ch Gobel, Eka Mashoeri serta didampingi Ketua DPRD kotamobagu, Meyddi Makalalag.
Turut hadir dua tenaga ahli Bapemperda, Ishak R Sugeha dan Yudi Lantong. Pembahasan dihadiri perwakilan Pemkot Kotamobagu, Dinas Ketahan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas PUPR dan Bagian Hukum.
Ketua Bapemperda DPRD Kotamobagu, Anugerah Beggie Ch Gobel menjelaskan, Ranperda ini bertujuan melindungi lahan pertanian dan pangan di wilayah Kotamobagu.
“Tujuannya ada aturan daerah bertujuan melindungi lahan pertanian dan pangan secara berkelanjutan sehingga semua dapat di kontrol dengan jelas, dikarenakan Kotamobagu untuk masyarakatnya butuh stok cadangan pangan dan tertentu harus dibarengi ketersediaan bahan serta lahan,”jelas politisi PAN Kotamobagu ini.
Lanjutnya Begie, dari data ekosistem, lahan pangan di Kota Kotamobagu telah menyusut dari 1.800 ha, kini tinggal 1.600 ha.
Jika tidak dilindungi akan terus terjadi penurunan berdampak pada ketersediaan pangan di kotamobagu. “Dengan adanya pembahasan Ranperda ini, kita coba dalami, bahkan kita minta ada starting di angka tertentu, maka rancangan Perda ini diharapkan ada aturan produk hukum daerah melindungi pertanian pangan di kotamobagu,” jelasnya.(wal/adve)
