Amir Liputo Desak Penguatan UPTD ESDM Sulut, Soroti Minimnya Anggaran Pengawasan Tambang
Seputarsulutnews.co, Manado-Penguatan fungsi pengawasan sektor pertambangan menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Sulawesi Utara bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut yang membahas realisasi anggaran tahun 2026, pada Rabu 30 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, Dinas ESDM Sulut memaparkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar lebih dari Rp14 miliar. Hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran telah mencapai lebih dari Rp6 miliar atau sekitar 43,28 persen dari total anggaran yang tersedia.
Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan porsi 46,66 persen, disusul belanja barang dan jasa sebesar 22 persen. Sementara sebagian anggaran lainnya digunakan untuk mendukung operasional empat cabang dinas yang tersebar di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara.
Menanggapi paparan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo, mempertanyakan besarnya alokasi belanja pegawai dibandingkan anggaran yang diperuntukkan bagi peningkatan fungsi teknis, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Kalau melihat anggaran Rp14 miliar dengan komposisi seperti itu, berarti jumlah pegawainya cukup besar sehingga belanja pegawai mendominasi,” ujar Amir.
Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran untuk Balai Pengujian atau UPTD yang memiliki peran penting dalam pengujian peralatan serta mendukung pengawasan aktivitas pertambangan di daerah.
Menurut Amir, kondisi peralatan yang sudah tidak layak pakai membuat fungsi UPTD belum berjalan maksimal. Padahal, keberadaan UPTD akan semakin dibutuhkan ketika Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mulai beroperasi.
“Fungsi UPTD adalah melakukan pengujian alat-alat, tetapi saat ini belum berjalan baik karena peralatannya sudah tidak bisa digunakan. Dinas ESDM harus memberi perhatian lebih. Ketika WPR sudah berjalan, beban kerja mereka akan semakin besar. Dengan anggaran yang kecil, tentu akan sulit menjalankan tugas pengawasan pertambangan secara maksimal,” tegasnya.
Amir berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat memperkuat dukungan anggaran bagi Dinas ESDM, khususnya UPTD, agar fungsi pengawasan, pengujian, dan pelayanan di sektor pertambangan dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sulut Fransiscus Maindoka melalui Sekretaris Dinas menjelaskan, pelayanan Dinas ESDM saat ini didukung empat cabang dinas. Cabang Dinas I melayani wilayah Minahasa Raya dan Kota Tomohon, Cabang Dinas II mencakup Kota Manado dan Minahasa Utara, Cabang Dinas III membawahi wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), sedangkan Cabang Dinas IV bertugas melayani wilayah kepulauan.(yren)
