November 19, 2026

Empat Ranperda Masuk Pembahasan DPRD Bolmong, Perlindungan Pekerja Migran Jadi Perhatian

Seputarsulutnews.co, Bolmong– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah untuk tahun 2027. Bersama DPRD, pemerintah daerah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 sekaligus mendorong pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.

Agenda penting tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dihadiri langsung Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., bersama Wakil Bupati Dony Lumenta, S.Tr.T., sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah memperkuat kemitraan dengan lembaga legislatif dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Salah satu agenda utama adalah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut menuju penetapan APBD.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan memiliki landasan bersama dalam menentukan prioritas program serta alokasi anggaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain agenda penganggaran, rapat paripurna juga memasuki Pembicaraan Tingkat I dengan agenda penyampaian empat Ranperda Kabupaten Bolaang Mongondow.

Keempat rancangan regulasi tersebut mencakup sejumlah sektor penting yang berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi, perlindungan sosial, hingga kesejahteraan tenaga kerja.

Ranperda pertama mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat landasan pengelolaan pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan dan retribusi.

Kedua, Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Aturan ini diarahkan untuk memperluas perlindungan pekerja melalui penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ketiga, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Ranperda ini berkaitan dengan penguatan tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial dan lingkungan di wilayah Bolaang Mongondow.

Sementara Ranperda keempat mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran di Daerah. Kehadiran regulasi ini diharapkan menjadi landasan perlindungan bagi warga Bolaang Mongondow yang bekerja di luar negeri, mulai dari aspek pemenuhan hak hingga perlindungan dari berbagai potensi permasalahan ketenagakerjaan.

Penyampaian empat Ranperda tersebut menunjukkan bahwa agenda legislasi daerah tidak hanya berorientasi pada penguatan regulasi pemerintahan, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, kepastian jaminan sosial, tanggung jawab dunia usaha, hingga perlindungan pekerja migran.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting agar seluruh rancangan regulasi dapat dibahas secara komprehensif, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penandatanganan KUA-PPAS 2027 dan penyampaian empat Ranperda tersebut, Pemkab Bolaang Mongondow berharap proses perencanaan pembangunan dan pembentukan regulasi daerah dapat berjalan selaras, terarah, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah Bolmong Juara: Maju dan Sejahtera.(***)

About The Author

Exit mobile version